Kemerdekaan Pers Sebelum dan Sesudah Kemerdekaan Indonesia

Oleh Rosihan Anwar

The Habibie Center menyelenggarakan acara diskusi “Seri Tokoh Lintas Sejarah Berbicara”. Telah berbicara Letkol TNI (Purn) Ventje Sumual mengenai PRRI-Permesta dan Taufiq Ismail tentang sastra Indonesia.

Giliran ketiga ialah saya berbicara mengenai Kemerdekaan Pers Sebelum dan Sesudah Kemerdekaan Indonesia.

Saya gunakan bahan uraian saya di hadapan anggota-anggota baru PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) tentang sejarah pers Indonesia. Dengan bantuan slides, saya berikan paparan ringkas dan terikhtisar.

Koran abad ke-19 dan awal abad ke-20

Nama koran sebagai berikut

Slompret Melajoe (1860–1911)
Bianglala (1868–1872)
Biang Djohar
Tjahaja Moelia
Wazier India
Tjaraka Wolanda
Pemberita Betawie
Soenting Melajoe
Betara Negeri
Taman Sari

Nama-nama koran itu menunjukkan sifatnya yang nonpolitik. Koran lebih banyak berisi berita dagang dan iklan jual beli. Pemilik koran adalah orang Belanda, Indo, dan Tionghoa. Tidak ada orang pribumi.

Koran di Sumatera abad ke-19

Terdapat koran bernama

Pelita Ketjil (terbit di Padang, 1882)
Pertja Barat (1892). Moto “Orgaan dari segala bangsa. Sampai mati setia kepada Sri Baginda Maharadja.”
Malayan Miscellanies (terbit dalam bahasa Inggris di Palembang, isinya berita perdagangan)
Immanuel (Batak), 1890
Pertjatoeran (Sibolga)

Aktivis gereja menyebarkan agama Kristen seperti yang dilakukan oleh Rheinische Zending tidak saja berwujud mendirikan sekolah-sekolah, tetapi juga menerbitkan koran.

Koran pertama milik pribumi Indonesia

Pada tahun 1910 terbit di Bandung surat kabar Medan Prijaji. Pemiliknya Raden Mas Djokomono/Tirtohadisoerjo (1880–1918).

Moto koran “Orgaan boeat bangsa jang terperentah di H.O. (Hindia Olanda) tempat akan mboek[a] swaranja anak-Hindia.”

Pramoedya Ananta Toer menulis biografi Tirtohadisoerjo berjudul Sang Pemula.

Sosok Tirto diangkat ke dalam novel Pramoedya, Bumi Manusia, sebagai Minke, putra seorang Regent (Bupati), belajar di Stovia, Sekolah Pendidikan Dokter Hindia, tapi putus sekolah, lalu menjadi wartawan dan aktif mendirikan Sarekat Dagang Islamiyah.

Kantor berita di zaman kolonial Belanda

Indonesia Persbureau yang didirikan di Negeri Belanda oleh Ki Hadjar Dewantara, tatkala ia bersama Dr. Tjipto Mangunkusumo dan Douwes Dekker pada tahun 1913 dibuang oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk tinggal di Negeri Belanda.
Alpena (Algemene Pers en Nieuws Agentschap) yang didirikan oleh Parada Harahap di Batavia, tetapi tidak lama usianya.
Himalaya di Medan yang didirikan oleh wartawan Muhammad Yunan Nasution, kelak Sekjen Partai Masyumi.
Nicorck Express di Bandung didirikan oleh Bratanata.
Kantor Berita Antara yang didirikan tahun 1937 di Batavia oleh Adam Malik yang saat itu baru berusia 20 tahun, bersama Albert Manoempak Sipahoetar dan Pand[o]e Kartawigoena. Mr. Soemanang yang menjadi Pemimpin Redaksi Pemandangan juga ikut aktif dalam mendirikan Antara.

Konsep jurnalistik di zaman pergerakan nasional

Abdoel Moeis, wartawan, anggota Volksraad, politikus, pengarang roman Salah Asuhan berkata

“Watak jurnalistik ialah membela kepentingan umum, yaitu ‘Satu untuk semua dan semua untuk satu.’”

Adinegoro, wartawan, anggota Gemeenteraad Medan, pengarang Melawat ke Barat berkata

“Kewartawanan berarti pengabdian yang tidak ada habisnya.”

Brotokesowo dari surat kabar Tempo di Surabaya tahun 1930-an mengatakan

“Surat kabar mempunyai tugas untuk membakar hati pembacanya supaya benci kepada penjajah.”

Aliran, partai, koran

Islam — Sarekat Islam — Koran Sarotomo — 1912
H. Samanhudi — Koran Oetoesan Hindia
HOS Tjokroaminoto — Koran Djawa Moeda
Nasionalis — PNI/Partindo 1926–1931 — Koran Soeloeh Indonesia Moeda
Ir. Soekarno — Koran Fikiran Rakjat
Komunis — PKI 1920 — Koran Api
Semaun
Alimin
Mas Marco
Darsono

Gaji wartawan Indonesia zaman kolonial Belanda

Pemimpin redaksi atau Hoofdredacteur 150 Gulden sebulan.
Pemimpin redaksi bukan akademikus 75 Gulden sebulan.
Wartawan/reporter antara 15 dan 50 Gulden sebulan, dibayar secara cicilan.

Kecualian tentu ada, maka Mr. Soemanang sebagai Pemimpin Redaksi Harian Pemandangan mendapat gaji 250 Gulden sebulan.

Parada Harahap kendati bukan akademikus sebagai Pemimpin Redaksi Tjahaja Timoer juga digaji di atas 200 Gulden sebulan.

Mengenai pendidikan formal wartawan, umumnya “sekolah setalen” (Kwartjes School) atau “sekolah di bawah pohon pisang”, yaitu sekolah dasar tujuh tahun berbahasa Belanda HIS (Hollandsch Inlandsche School).

Wartawan yang tamat HIS mempunyai cukup pengetahuan bahasa Belanda untuk menulis berita tentang sidang Dewan Rakyat (Volksraad).

Aspek ekonomi, pemasukan iklan di zaman kolonial

Surat kabar Belanda seperti De Java Bode, De Locomotief dll. memperoleh pendapatan iklan antara 14.000 dan 60.000 Gulden setiap bulan.
Surat kabar Indonesia hanya memperoleh pendapatan iklan 1.500 Gulden sebulan.

Mengenai oplah atau tiras koran

Harian berbahasa Jawa, Sedyo Tomo, di Yogyakarta yang pemimpin redaksinya adalah Mr. Soenario, kelak tahun 1955 menjadi Menteri Luar Negeri RI, mempunyai tiras 930 eksemplar. Kendati begitu, koran itu tetap bisa hidup.

Darmo Kondo di Solo punya oplah 700 eksemplar, juga dikatakan bisa hidup.

Koran yang terbit di Jawa zaman Jepang 1942–1945

Begitu pemerintah bala tentara Dai Nippon berkuasa di Jawa, maka jumlah koran dibatasi hanya pada satu koran di kota-kota besar.

Asia Raja — Jakarta, Soekardjo Wiryopranoto
Tjahaya — Bandung, M. Tabrani
Sinar Baroe — Semarang, Parada Harahap
Sinar Matahari — Yogyakarta, Rudjito
Soeara Asia — Surabaya, Mohammad Toekoel
Kung Yung Pao — Jakarta, satu-satunya koran berbahasa Tionghoa

Tugas wartawan zaman Jepang

Menyebarkan cita-cita perjuangan nasional
Membina bahasa Indonesia

Tipe wartawan baru muncul

Percaya pada diri sendiri
Punya harga diri (self-respect)
Kesadaran nasional

Koran zaman awal revolusi

Berita Indonesia (6 September 1945), Jakarta
Merdeka (1 Oktober 1945), Jakarta
Soeara Merdeka, Bandung
Kedaulatan Rakjat, Yogyakarta
Waspada, Medan
Nasional, Yogyakarta
Pedoman (29 November 1948), Jakarta

Perkembangan sirkulasi koran

Sebelum Perang Dunia Kedua — 4.000–6.000 eksemplar sehari
Zaman Jepang — oplah antara 10.000 dan 12.000 eksemplar sehari
Tahun 1950 — 67 harian punya total oplah 338.300
Tahun 1954 — rata-rata 6.606 eksemplar sehari

Di Jakarta 27 harian punya total oplah 320.110 eksemplar sehari, berarti lebih kurang 50 persen dari sirkulasi total.

Tahun 1985 — dua setengah juta eksemplar sehari

Tahun 1995 — lima juta eksemplar sehari

Mengapa menjadi wartawan?

Dari 112 peserta Karya Latihan Wartawan (KLW)–PWI dari tahun 1971 hingga 1977 yang ditanyakan apa sebabnya dan motivasi mereka memilih profesi wartawan, diperoleh gambaran berikut

38% — idealisme
11,5% — kebetulan
13,5% — faktor ekonomi
25% — pengaruh lingkungan sejak masa kecil

Mayoritas menjadi wartawan karena dorongan cita-cita, karena faktor idealisme.

Hubungan pemerintah-pers

Dalam sejarah negeri ini sejak zaman Kompeni atau Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) melalui De Koloniale Staat Oostindische Compagnie hingga Indonesia Merdeka, kecuali untuk masa singkat seperti pada Perang Kemerdekaan (1945–1949), beberapa waktu pada zaman liberalisme (1950–1959), pada zaman dualisme tatkala Presiden Sukarno dan Jenderal Soeharto memerintah bersama-sama (1965–1967), praktis tidak dikenal kebebasan pers.

Indonesia tidak mempunyai tradisi kemerdekaan pers. Sebagaimana terbukti pada undang-undang berikut

Drukpers Reglement — 1856, dengan sensor preventif
Pers Ordonnantie — 1931, dengan sistem pembredelan
Undang-Undang Nomor 16 tentang Pers, Osamu Seisei, Jepang, 1942, dengan izin terbit dan sensor preventif
Peraturan Peperti (Penguasa Perang Tertinggi) Nomor 10 Tahun 1960, dengan izin terbit
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan Pokok Pers, dengan surat izin terbit (SIT)

Ciri-ciri demokrasi terpimpin

Setelah Presiden Sukarno mendekritkan kembali ke UUD 1945 pada tahun 1959 dimulailah demokrasi terpimpin yang berlangsung hingga pecahnya peristiwa Gerakan 30 September 1965.

Ruang gerak pers sangat terbatas selama demokrasi terpimpin dengan ciri-ciri sebagai berikut

Lima sila Pancasila sebagai landasan pers
Menyuarakan Manipol/Usdek (Manifesto Politik 1960/Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme, Demokrasi, Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Indonesia)
Menyokong Nasakom (Nasionalisme, Agama, Komunisme)
Presiden Seumur Hidup (Ketetapan MPRS 20 Mei 1963)
Manipolisasi PWI (Persatuan Wartawan Indonesia)

Beberapa kendala yang dihadapi pers

SARA — Hati-hati menulis tentang suku, agama, ras, antargolongan
Budaya telepon — sewaktu-waktu dikasih peringatan oleh penguasa melalui telepon
Bahasa eufemisme — menggunakan bahasa yang dilembutkan dalam berita
Orientasi vertikal — selalu memperhatikan apa kata pihak atasan
Bureaucratic state — birokrasi yang menggurita dalam negara

Pembredelan di zaman Orde Baru

Beberapa contoh

Peristiwa Malari 15 Januari 1974 — koran-koran yang dilarang terbit seperti Abadi, Indonesia Raya, Harian Kami, Pedoman, Nusantara, Jakarta Times, Mahasiswa Indonesia (Bandung), Wenang.
Awal 1978 menjelang Sidang MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) — tujuh koran dibredel untuk sementara waktu seperti Kompas, Sinar Harapan, majalah Tempo.

Pers Pancasila

Menurut rumusan Dewan Pers di Solo tanggal 7–8 Desember 1984, Pers Pancasila adalah pers sehat, bebas, bertanggung jawab.

Penyebar informasi yang benar dan obyektif
Penyalur aspirasi rakyat
Pelaksana kontrol sosial yang konstruktif
Interaksi positif pers, pemerintah, dan masyarakat
Ke arah masyarakat terbuka, demokratis, dan bertanggung jawab

Dalam praktik sehari-hari Pers Pancasila diusung. Sama sekali tidak ada kemerdekaan pers.

Pendidikan wartawan menurut data 1983

Di tengah sistem tidak adanya kemerdekaan pers, para wartawan tidak semuanya terarah dan menyerah kepada penguasa. Tidak sedikit di antara mereka yang bekerja dan berjuang terus. Ini antara lain akibat pendidikan formal para wartawan sudah jauh lebih baik daripada di zaman pergerakan nasional. Data berikut sekitar awal 1980-an

Kompas — 15 dari 23 pengasuh (wartawannya) bergelar sarjana
Tempo — rekrut-rekrut baru umumnya adalah sarjana
Suara Bengawan (Solo) — ketika mulai terbit, dari 40 calon wartawan, hanya lima orang tamat SMA, yang lain sarjana
KLW-PWI (1971–1983) — mayoritas pesertanya berpendidikan SMA ke atas, paling tidak drop out universitas.

Sebuah kutipan tentang pers yang sehat

Djamaluddin Adinegoro, wartawan kawakan, pada tahun 1958 menulis mengenai “kenangan sekilas perjuangan surat kabar”. Renungkanlah kata Adinegoro

“Pers yang sehat hanya akan dapat subur tumbuhnya dan terjamin perkembangannya menurut sewajarnya dalam suasana yang bebas dan tidak tertekan. Kalau fakta tidak boleh diberitakan secara yang sebenarnya, obyektif, aktif, tak dapat dipertandingkan dengan opini, kalau sudah dilarang pula kritik yang objektif, kritik yang konstruktif, yang bukan berupa fitnah atau penghinaan dan pengacauan, suara bebas tak dapat dilancarkan lagi oleh pers, maka kehidupan pers itu tak ada jaminan lagi akan menjadi sehat dan self-kritik akan layu dan mati dalam dada manusia Indonesia.”

Periodisasi pers

Dalam menerangkan sejarah pers di negeri ini ada pihak yang memakai pendekatan menurut tahapan-tahapan dari satu periode ke periode berikut.

Salah satu periodisasi pers itu ialah

Kolonial Belanda — 1596–1942
Pendudukan Jepang — 1942–1945
Revolusi fisik bersenjata — 1945–1949
Demokrasi parlementer — 1949–1957
Transisi — 1957–1959
Demokrasi Terpimpin — 1959–1965
Dualisme — 1965–1967
Demokrasi Pancasila — 1967–1998

Adapun periodisasi pers menurut Pameran HPN (Hari Pers Nasional) ke-2 sebagai berikut

Pra–1945 — Perlawanan terhadap penjajah
1945–1949 — Mempertahankan kemerdekaan
1950–1959 — Kemelut liberalisme
1960–1965 — Penyimpangan melalui praktik “Politik adalah Panglima”

“What’s in a name?”

Nama itu “name” bisa dipakai berulang kali di berbagai kurun zaman. Sekarang ada koran bernama A, padahal sebelumnya sudah ada koran lain dengan nama yang sama. Maka, apalah arti nama?

1. Ner[a]tja (1915–1924)

Editor H. Soetadi, asli Solo, seorang autodidak yang juga bernama H[e]erlian dan menyebut Neratja sebagai “pelopor koran Indonesia yang menyajikan berita-berita gambar”. Kelak di zaman Orde Baru ada koran bernama Neraca yang dipimpin oleh Zulhamnas, Ketua PWI Pusat.

2. Tempo (Surabaya, 1942)

Editor R.M. Winarno Hendronoto yang di zaman Jepang jadi Pemimpin Redaksi Harian Asia Raja, Jakarta. Moto “Liberal-nationalistisch untuk menjunjung bangsa”. Kelak muncul majalah Tempo yang dipimpin oleh Gunawan Mohammad dan Koran Tempo.

3. Pikiran Rakyat (Bandung, 1930)

Tatkala Ir. Sukarno memimpin Partai Nasional Indonesia (PNI) tahun 1930, dia mempunyai organ partai bernama Pikiran Rakyat. Kelak di Palembang terbit surat kabar Pikiran Rakyat (1945–1947) dan di Manado tahun 1953 koran dengan nama serupa. Tentu yang telah berusia 40 tahun sampai kini ialah Pikiran Rakyat alias PR di Bandung.

4. Kedaulatan Rakyat (Bandung, 1930)

Setelah Partai Nasional Indonesia (PNI) dibubarkan oleh Mr. Sartono, Ir. Sukarno masuk penjara Sukamiskin, lalu berdiri Partindo (Partai Indonesia), maka sebagai reaksi Hatta dan Sjahrir yang tidak setuju pembubaran PNI mendirikan Pendidikan Nasional Indonesia (PNI) dan memimpin koran bernama Kedaulatan Rakyat, lebih terkenal sebagai Daulat Rakyat.

Kedaulatan Rakyat kemudian adalah nama surat kabar yang terbit di Bukittinggi pada tahun 1945 dengan pemimpin redaksi Adinegoro. Sudah barang tentu yang paling awet dan masih ada hingga sekarang ialah Kedaulatan Rakyat di Yogyakarta yang editornya di zaman revolusi ialah Sumantoro, kemudian digantikan oleh Iwonohito.

“Nomen est Omen”

Ungkapan Latin, Nomen est Omen, berarti nama adalah pertanda. Dalam ungkapan sehari-hari di Jawa bisa pula diartikan “ngalamat”. Dalam sejarah pers terdapat koran yang namanya terbukti membawa sial. Usianya tidak panjang. Diberangus oleh pemerintah. Riwayatnya tamat.

Indonesia Raya — Nama Indonesia Raya untuk koran dipakai mulanya oleh wartawan Surono di Solo tanggal 1 Oktober 1945. Awal tahun 1950 terbit di Jakarta, Indonesia Raya dengan editor 40 tahun sampai kini ialah Pikiran Rakyat alias PR di Bandung.
Pedoman — Tanggal 29 November 1948, ketika Jakarta sudah dikuasai oleh Pemerintah NICA-Belanda terbit koran Republik bersama Pedoman dengan editor Rosihan Anwar. Tetapi, sebelum itu di Solo tahun 1948 terbit majalah bernama Pedoman dipimpin oleh Boes Effendi yang kelak anggota PNI dan jadi diplomat RI. Penggunaan nama koran Pedoman juga sudah mengalami. Sebab, Pedoman dilarang terbit oleh Soeharto pada Januari 1974. Mati untuk selama-lamanya.
Pelita Ketjil — Terbit di Padang tahun 1882, dengan pemilik seorang Indo bernama Moss, dan dengan pemimpin redaksi Datuk Sutan Maharadja, Pelita Ketjil merupakan harian pertama di Sumatera. Kelak di Jakarta muncul koran bernama Pelita yang hidupnya tidak begitu subur sampai sekarang.
Sinar Djawa — Terbit tahun 1891 dengan pemilik Tionghoa. Tahun 1919 terbit Sinar Hindia, tahun 1941 Sinar Indonesia. Di Padang di zaman kolonial pernah ada koran Sinar Soematera. Di Serdang ada Sinar Matahari dan kelak di Jakarta terbit Sinar Harapan yang dipimpin oleh H.G. Rorimpandey dengan wartawan Subagyo Pr dan Aristides Katoppo. Sinar Harapan atau disingkat SH dilarang terbit oleh rezim Soeharto. Rupanya koran yang bernama Sinar lekas redup. Ngalamat bila pakai Sinar.

“Colourful journalist”

Colourful journalist di sini dimaksudkan wartawan yang berpribadi unik, mempunyai pengalaman kewartawanan penuh warna. Beberapa contoh

1. Kolomnis pertama

Dokter Abdul Rivai (1871–1933)

Selain menjadi dokter medis, Rivai juga pernah jadi wartawan, menulis dalam koran Pewarta Deli dan Bintang Timoer. Rivai dianggap sebagai “Bapak dalam golongan jurnalistik”. Pada akhir tahun 1920-an, waktu berkelana di Negeri Belanda dan Eropa Barat, dia menulis secara teratur untuk koran Tjahaja Timoer yang dipimpin oleh Parada Harahap.

2. Koresponden perang pertama

Drs. Sosrokartono

Kakak Raden Ajeng Kartini ini menjadi koresponden dalam Perang Dunia Pertama (1914–1918) untuk surat kabar New York Herald. Balik ke Tanah Air, dia menetap di Bandung dan menjadi kesohor sebagai “dokter” yang memberi obat alternatif, yaitu sebotol air putih yang sudah didoakan dan harus diminum oleh si sakit. Sosrokartono meninggal dunia tahun 1952 di Bandung.

3. Koresponden keliling pertama

Djamaluddin Adinegoro

Djamaluddin Adinegoro yang waktu pergi belajar ilmu jurnalistik di Jerman tahun 1920-an menulis buku Melawat ke Barat. Seorang koresponden keliling lain ialah H. Mustopha dari harian Pemandangan, Betawi (1935–1937). Mustopha dengan naik sepeda mengunjungi berbagai negeri seperti Semenanjung Melayu, Thailand, India, dan seterusnya. Ia mengirimkan tulisannya berupa kesan-kesan perjalanan ke Pemandangan, sampai suatu ketika kontak dengan dia terputus. Ia telah hilang waktu melewati padang pasir dalam perjalanan menuju Iran. Jenazahnya tidak pernah ditemukan.

4. Soedarjo Tjokro Sisworo, lebih terkenal sebagai S.Tj.S.

Dia adalah keturunan pangeran di Surakarta. Pernah masuk Legiun Mangkunegara. Pemimpin Redaksi Koran Darmo Kondo. Penyanyi keroncong. Aktif sebagai pembina bahasa Indonesia dengan menciptakan istilah-istilah baru. Sekretaris Perdi atau Perhimpunan Djurnalis Indonesia. Kelak jadi Sekjen SPS (Serikat Perusahaan Surat Kabar).

Kesohor karena sebelum menulis tajuk rencana, S.Tj.S perlu menenggak “ciu bumbon” atau arak pribumi agar mendapat inspirasi tepat untuk menyelesaikan karangannya. Tetapi, kadang-kadang saking kebanyakan minum “ciu bumbon” menjadi teler sendiri dan tidak bisa lagi menulis.

5. S.K. Trimurti

S.K. Trimurti, seorang anak zaman. Lahir tahun 1912, adalah wartawan tiga zaman. Di zaman kolonial Belanda sudah menulis dalam Fikiran Rakjat Bandung yang dipimpin oleh Ir. Sukarno.

Pada zaman Jepang menyusul suaminya, Sayuti Melik, yang masuk penjara karena menerbitkan majalah Sinar Baru juga dijebloskan ke penjara dan bahkan disiksa secara fisik oleh Jepang.

Surastri Karno Trimurti hadir di kediaman Sukarno di Pegangsaan Timur 56 tatkala proklamasi kemerdekaan diumumkan oleh Sukarno-Hatta.

Pada tahun 1947 Trimurti menjabat Menteri Perburuhan dalam kabinet Amir Syarifuddin. Kemudian dia menerbitkan majalah kebatinan Mawas Diri pada awal Orde Baru.

Sajak ala Rendra

Bangkahulu bukan Semarang
Dahulu bukan sekarang
Walau kini pers Indonesia
Sudah menjadi industri segala
Jangan lupa tradisinya
Serta sejarah sendiri
Kenang, kenanglah kami
Yang tiada dapat bersuara lagi
Apakah Tirtohadisoerjo atau Sudaryo
Adam Malik, Parada Harahap dan Hamka
Amir, Arif Lubis, Pandu Wiguna
Terlalu banyak dibilang semua
Perankan kami di malam sunyi
Doakan juga dirimu sendiri
Engkau, pers dan wartawan
Zaman kini