#7 Jejak Panjang Kekuasaan Kolonial Belanda di Jawa

Dari VOC hingga Politik Etis, Jejak Panjang Kekuasaan Kolonial Belanda di Jawa

Ketika membaca kembali bagian tentang kekuasaan kolonial Belanda di Jawa dalam buku Kebudayaan Jawa karya Koentjaraningrat, perhatian saya tertuju pada satu hal. 

Kolonialisme tidak datang ke Jawa dalam bentuk pemerintahan yang langsung menguasai seluruh wilayah.

Ia datang melalui perdagangan.

Dari pelabuhan ke pelabuhan, dari rempah-rempah ke benteng, dari hubungan dagang ke campur tangan politik. Prosesnya berlangsung panjang. 

Ada VOC, ada kerajaan-kerajaan Jawa, ada perang, ada perjanjian, ada tanah yang berpindah tangan, dan pada akhirnya ada sistem pemerintahan kolonial yang mengatur kehidupan masyarakat Jawa sampai ke desa.

Koentjaraningrat menggambarkan proses tersebut dalam bagian “Kekuasaan Kolonial Belanda di Jawa”. 

Perubahan besar dalam masyarakat Jawa tidak dapat dipisahkan dari perubahan ekonomi dan politik yang berlangsung sejak kedatangan bangsa-bangsa Eropa.

Malaka menjadi pintu masuk bangsa Eropa

Awal cerita bermula dari Malaka.

Pada 1511, Portugis berhasil menaklukkan Malaka. Kota pelabuhan itu mempunyai posisi penting dalam jaringan perdagangan Asia. 

Rempah-rempah dari berbagai wilayah kepulauan Indonesia bergerak melalui jaringan perdagangan yang berhubungan dengan Malaka.

Setelah menguasai kota tersebut, Portugis berusaha mengendalikan perdagangan rempah-rempah sekaligus memperluas agama Nasrani.

Namun Portugis bukan satu-satunya bangsa Eropa yang datang.

Spanyol, Belanda dan Inggris kemudian ikut memasuki persaingan. Bagi mereka, perdagangan rempah-rempah bukan persoalan kecil. 

Di balik komoditas itu terdapat jaringan pelayaran, pelabuhan, kekuasaan politik dan keuntungan ekonomi yang besar.

Belanda tiba di Indonesia pada 1596. Beberapa tahun kemudian, pada 1602, mereka membentuk VOC atau Vereenigde Oost-Indische Compagnie.

VOC kemudian berkembang menjadi kekuatan dagang sekaligus politik.

Batavia dan perubahan peta kekuasaan Jawa

Belanda memahami bahwa penguasaan jalur perdagangan membutuhkan pusat kekuasaan.

Pada 1619, mereka membangun benteng kuat di dekat pelabuhan Jakarta dan menamakannya Batavia. Dari kota inilah kekuasaan Belanda semakin berkembang.

Batavia kemudian menjadi ancaman bagi kerajaan-kerajaan yang memiliki kepentingan ekonomi dan politik di Jawa.

Salah satunya adalah Mataram.

Sultan Agung, yang memerintah Mataram pada 1613 hingga 1645, melihat perkembangan VOC sebagai ancaman. 

VOC bukan hanya berdagang. Mereka mulai berusaha menguasai jalur perdagangan dan memperluas pengaruh politik.

Pada 1628 dan 1629, Sultan Agung mengirim pasukan untuk menyerang Batavia.

Serangan tersebut gagal.

Salah satu persoalannya adalah persediaan makanan pasukan Mataram yang dibakar sebelum pasukan mencapai Batavia. Konflik antara Mataram dan Belanda kemudian terus berlangsung.

Dari sini terlihat bahwa hubungan antara kerajaan Jawa dan Belanda bukan hubungan yang langsung berubah menjadi penjajahan. 

Pada awalnya terdapat persaingan, persekutuan, peperangan dan kepentingan yang saling bertabrakan.

Mataram perlahan masuk ke dalam pengaruh Belanda

Setelah Sultan Agung wafat pada 1645, kekuatan Mataram mengalami kemunduran.

Perselisihan mengenai perebutan takhta membuat kerajaan semakin mudah dipengaruhi pihak luar. 

Raja-raja Mataram berikutnya semakin bergantung kepada Belanda, termasuk untuk mendapatkan bantuan senjata dan kekuatan militer.

Sebagai imbalannya, sebagian wilayah kerajaan berpindah ke tangan VOC.

Pada 1755, Mataram terpecah menjadi beberapa kerajaan. Perpecahan ini mempersempit kekuasaan politik dan ekonomi para bangsawan.

Bagi Belanda, situasi tersebut menguntungkan. Kerajaan-kerajaan yang sebelumnya menjadi kekuatan politik besar di Jawa semakin kehilangan kemampuan untuk berdiri sendiri.

Ketika VOC bangkrut pada 1799 akibat berbagai persoalan, termasuk salah urus dan korupsi, kekuasaan yang sebelumnya dijalankan perusahaan dagang itu kemudian diambil alih pemerintah kolonial Belanda.

Di titik inilah bentuk kolonialisme mengalami perubahan.

Dari VOC menuju pemerintahan kolonial

Pemerintah kolonial mulai mengubah sistem yang sebelumnya bertumpu pada monopoli perdagangan rempah-rempah.

Namun perubahan itu tidak berarti kehidupan rakyat langsung menjadi lebih baik.

Sistem pengadaan hasil bumi yang sebelumnya dijalankan melalui raja dan bupati tetap meninggalkan beban berat bagi petani. 

Rakyat diwajibkan menyerahkan hasil bumi berdasarkan jenis, harga dan jumlah yang telah ditentukan.

Dalam praktiknya, sistem tersebut membuka ruang bagi pemerasan dan korupsi.

Masyarakat desa berada pada posisi paling lemah. Mereka menghasilkan komoditas pertanian, tetapi tidak mempunyai kendali penuh terhadap hasil produksinya.

Kemudian datang masa Daendels.

Pada masa pemerintahan H.W. Daendels, Jawa menghadapi perubahan besar. Salah satu proyek paling terkenal adalah pembangunan jalan raya dari Anyer sampai Panarukan.

Untuk membangun jalan tersebut, rakyat dikerahkan secara paksa.

Jalan itu dibangun untuk kepentingan pertahanan menghadapi ancaman Inggris. Namun bagi rakyat yang mengerjakannya, pembangunan jalan tersebut berarti kerja berat dengan beban yang besar.

Raffles dan sistem sewa tanah

Pada 1811, Jawa jatuh ke tangan Inggris.

Pemerintahan Inggris di Jawa berlangsung sampai 1816 dan dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles.

Raffles melakukan sejumlah perubahan dalam administrasi dan ekonomi. Salah satunya adalah penghapusan sistem monopoli dan penjualan paksa hasil pertanian.

Ia memperkenalkan land rent system, atau sistem sewa tanah.

Gagasan dasarnya adalah tanah dianggap sebagai milik pemerintah sehingga penduduk yang menggarapnya harus membayar pajak atau sewa kepada pemerintah.

Namun pelaksanaannya menghadapi banyak persoalan. Survei tanah dan evaluasi nilai tanah belum dilakukan secara memadai. Akibatnya sistem tersebut tidak berjalan seperti yang diharapkan.

Jawa kemudian kembali berada di bawah pemerintahan Belanda berdasarkan Konvensi London 1816.

Perang Diponegoro dan lahirnya Tanam Paksa

Kondisi Jawa semakin rumit.

Perpecahan kerajaan-kerajaan Jawa Tengah membuat sebagian bangsawan kehilangan kekuasaan politik dan ekonomi. Di sisi lain, kondisi ekonomi petani juga semakin berat.

Pada 1825 pecah Perang Diponegoro.

Pangeran Diponegoro memimpin perlawanan selama sekitar lima tahun. 

Dalam pandangan masyarakat Jawa ketika itu, Diponegoro dipandang sebagai figur yang membawa harapan keadilan.

Perang tersebut memberikan beban besar bagi pemerintah kolonial.

Setelah perang berakhir, pemerintah Belanda menghadapi persoalan keuangan. Dari situ lahir cultuurstelsel, atau sistem Tanam Paksa.

Melalui sistem ini, petani diwajibkan menanam tanaman tertentu untuk kepentingan ekspor. 

Tanaman seperti tebu dan indigo menjadi bagian penting dari sistem tersebut. Selain itu terdapat kewajiban kerja di perkebunan pemerintah.

Aparat pribumi, mulai dari bupati hingga lurah, dilibatkan untuk menjalankan sistem tersebut.

Jawa kemudian berubah menjadi wilayah produksi komoditas ekspor dalam skala besar.

Tanam Paksa dan kemiskinan desa

Di atas kertas, Tanam Paksa dirancang untuk memberikan pemasukan bagi pemerintah kolonial.

Dalam kehidupan petani, pelaksanaannya menghasilkan persoalan lain.

Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan terjadi. Pemerintah Belanda pada awalnya tidak banyak memperhatikan laporan mengenai penderitaan petani.

Situasi berubah ketika pada sekitar 1850 muncul berbagai gejala kelaparan di sejumlah wilayah Jawa.

Kritik terhadap Tanam Paksa semakin kuat. Setelah 1860, sistem tersebut mulai dikurangi secara bertahap.

Kemudian masuk periode ekonomi liberal.

Perkebunan swasta berkembang. Perusahaan-perusahaan Belanda menyewa tanah petani untuk perkebunan tebu dan berbagai tanaman komersial lainnya.

Bagi perekonomian kolonial, perkembangan tersebut menghasilkan keuntungan besar.

Namun Koentjaraningrat menunjukkan persoalan lain. Pertumbuhan ekonomi kolonial tidak otomatis membawa kesejahteraan bagi masyarakat desa.

Justru kemiskinan pedesaan semakin menjadi persoalan.

Pendidikan yang terlambat

Ada bagian menarik dalam pembahasan Koentjaraningrat mengenai pendidikan.

Perkembangan ekonomi kolonial berlangsung cepat, tetapi pendidikan bagi penduduk pribumi di Jawa berjalan jauh lebih lambat.

Sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah kolonial pada awalnya lebih banyak diperuntukkan bagi orang Belanda atau kelompok tertentu.

Baru pada abad ke-19 pemerintah mulai memikirkan pendidikan bagi penduduk pribumi Jawa.

Pada 1852, sekolah khusus untuk anak-anak pribumi didirikan di Surakarta. 

Perluasan pendidikan ke desa-desa berlangsung jauh kemudian.

Akibatnya masyarakat pedesaan tidak memperoleh kesempatan yang sama untuk mengikuti perubahan ekonomi dan sosial yang sedang berlangsung.

Jawa memasuki era ekonomi modern dengan kesenjangan pendidikan yang besar.

Munculnya Politik Etis

Pada akhir abad ke-19, persoalan kemiskinan masyarakat Jawa mulai mendapatkan perhatian lebih besar di Belanda.

Salah satu gagasan yang berkembang adalah eereschuld, atau hutang kehormatan. 

Gagasan ini berangkat dari pemikiran bahwa Belanda telah memperoleh keuntungan besar dari Indonesia sehingga mempunyai kewajiban moral terhadap penduduk pribumi.

Dari pemikiran tersebut berkembang Ethische Politiek, atau Politik Etis.

Programnya mencakup irigasi, pendidikan, kesehatan dan penyuluhan pertanian.

Namun kebijakan tersebut tetap berlangsung dalam kerangka pemerintahan kolonial.

Karena itu, Politik Etis memiliki dua sisi. Di satu sisi membuka kesempatan baru dalam pendidikan dan pembangunan. 

Di sisi lain memperluas keterlibatan pemerintah kolonial dalam kehidupan masyarakat desa.

Jejak kolonialisme dalam kehidupan Jawa

Jika seluruh rangkaian tersebut dibaca sebagai satu perjalanan, kolonialisme Belanda di Jawa bukanlah sebuah peristiwa yang terjadi dalam satu malam.

Ia berlangsung melalui proses panjang.

Dimulai dari perdagangan Portugis, kemudian persaingan bangsa Eropa, kedatangan Belanda, pembentukan VOC, pendirian Batavia, konflik dengan Mataram, penguasaan wilayah, pemerintahan kolonial, masa Inggris, kembalinya Belanda, Perang Diponegoro, Tanam Paksa, ekonomi liberal hingga Politik Etis.

Setiap tahap meninggalkan perubahan dalam kehidupan masyarakat Jawa.

Desa berubah.

Hubungan antara petani dan penguasa berubah.

Tanah semakin terhubung dengan kepentingan ekonomi kolonial. Perkebunan berkembang. Jalan dibangun. Kota-kota administratif tumbuh. 

Pendidikan mulai diperluas. Pemerintah semakin masuk ke dalam kehidupan masyarakat.

Namun di balik pertumbuhan tersebut terdapat persoalan kemiskinan, ketimpangan dan eksploitasi yang panjang.

Itulah salah satu hal penting yang dapat dibaca dari uraian Koentjaraningrat. Sejarah kolonial bukan hanya sejarah tentang Belanda, VOC, Batavia atau para pejabat kolonial. 

Ia juga merupakan sejarah masyarakat desa Jawa yang tanah, tenaga, hasil pertanian, pendidikan dan kehidupannya ikut berubah karena sistem kekuasaan tersebut.

Sumber

Koentjaraningrat, Kebudayaan Jawa, Balai Pustaka, 1984, khususnya bagian “Kekuasaan Kolonial Belanda di Jawa”, hlm. 62–70. Edisi 1984 tercatat memiliki 556 halaman dan diterbitkan Balai Pustaka.

Koentjaraningrat, Kebudayaan Jawa, Balai Pustaka, 1994, 556 halaman.

Koentjaraningrat, Javanese Culture, Oxford University Press, 1985, merupakan edisi bahasa Inggris yang memuat pembahasan mengenai latar sejarah masyarakat dan kebudayaan Jawa.