Waspada Fenomena Cagub Puppeteerisme Di Pilgub Kaltim

Oleh : Immawan Taufik Jamal

Waspada Fenomena Cagub Puppeteerisme Di Pilgub Kaltim
Masa kepemimpinan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak akan berakhir sebentar lagi. Idealnya, pada tahun 2018 nanti, jabatan yang kini diembannya itu telah selesai. Artinya, pada tahun 2018, pesta demokrasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim akan kembali digelar.

Hal tersebut juga diperkuat oleh penetapan tanggal pencoblosan Pilkada Serentak pada tahun 2018 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, beberapa waktu lalu. Dalam penetapan itu, waktu pelaksanaan pencoblolsan ditetapkan pada tanggal 27 Juni 2018. Tercatat ada sebanyak 7 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten di Indonesia yang akan melakukan pilkada. Dan salah satu diantara 7 provinsi tersebut adalah Kalimantan Timur (Kaltim).

Jika dihitung dari sekarang menuju waktu pemilihan/pencoblosan tersebut, waktu yang tersisa tak sampai satu tahun. Tentu ini waktu yang cukup singkat, mengingat ada beberapa tahapan-tahapan oleh KPU yang harus dilalui, belum lagi persiapan dan tahapan para parpol dan elit politik menyiapkan dan memunculkan sosok calon yang akan ditarungkan. Tentu waktu yang tersisa itu cukup singkat, bukan ?!
Menyadari hal itu, sudah merupakan kewajaran jika para parpol, elit politik serta beberapa tokoh mulai melakukan safari dan berkonsolidasi politik kepada beberapa kelompok sesama tokoh politik maupun kepada para pengusaha (konglomerat) yang mempunyai kekuatan ekonomi lebih. Sudah barang tentu, itu dilakukan demi mencari gandengan dan membentuk koalisi, menuju arena pertarungan Pilgub yang semakin dekat itu. 

Namum demikian, di tengah situasi dan sistem demokrasi yang belum dewasa menurut penulis, kekuatan ekonomi (uang) tampaknya menjadi hal yang strategis untuk menjadi sasaran safari, agar kemudian terbentuk koalisi dengan sokongan dana tak berseri.

Jika sudah seperti itu, maka para pengusaha dan beberapa tokoh yang memiliki kekuatan ekonomi (uang) akan kebanjiran tamu seperti parpol pengusung Cagub (Calon Gubernur) hingga Cagub yang diusung.

Dalam kondisi yang demikian, dorongan terciptanya kesepakatan politik yang saling mengikat antar kedua belah pihak (Cagub-konglomerat/pengusaha) itu tak dapat dihindarkan. Inilah yang patut diwaspadai. Terkadang, demi mencapai kekuasaan, para Cagub yang masuk/berkecimpung dalam kondisi dan situasi diatas, terhegemoni dengan kekuasaan yang ingin dicapai (Kursi 01 Kaltim). Sehingga, penghambaan kepada para konglomerat oleh Cagub menjadi suatu keniscayaan.

Hal itulah yang disebut sebagai fenomena Puppeteerisme, dimana posisi Cagub jika terpilih menjadi seorang Gubernur, tak lebih dari sekedar boneka semata. Sehingga, segala kekuasaan eksekutif sesungguhnya tak lagi milik Gubernur, melainkan sang konglomerat penyokong dana suksesi/pemenangan Pilgub. Dan posisi Gubernur hanya sebagai representasi pemilik modal (konglomerat).

Jika sudah seperti itu, merupakan hal nyata dikemudian hari, bahwa setiap keputusan/aturan/kebijakan yang diterapkan hanya menguntungkan segelintir orang saja. Bahkan, keputusan yang dipilih dan diterapkan itu tergolong merugikan banyak masyarakat. Implikasinya, Gubernur bukan lagi milik dan mengabdi untuk rakyat, melainkan hanya sebagai boneka kaum pemodal semata.

Oleh karena itu, sebelum salah menentukan pilihan, waspadalah. Biasanya, Cagub puppeteerisme tersebut cenderung menghalalkan segala cara termasuk money politic saat Pilgub nanti. Bukan merupakan suatu masalah bagi Cagub tersebut jika kemudian harus menggunakan money politic sebagai satu-satunya jalan mencapai Kaltim 01, mengingat, sokongan dana tak berseri selalu tersedia dari sang penguasa (konglomerat). Maka dari itu, jangan mudah percaya kepada mereka (Cagub) dengan sokongan dana besar, tanpa diiringi program yang jelas untuk pembangunan Kaltim dalam 5 tahun mendatang. Bangun kesadaran Rakyat dalam berdemokrasi, tolak Money Politic !!!

IMMawan Taufik Jamal Bidang Hikmah PC IMM Balikpapan
Fastabiqul Khairat.