RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar Terpuruk, Utang Menumpuk, Pasien Menurun, Pelayanan Terancam

Blitar – Mei 2025
RSUD Mardi Waluyo, rumah sakit kebanggaan Kota Blitar yang sempat meraih akreditasi paripurna, kini berada di ujung tanduk.

Krisis keuangan yang berkepanjangan mengancam stabilitas layanan kesehatan bagi ribuan warga kota. Utang menumpuk, klaim BPJS belum cair, dan jumlah pasien terus merosot dari tahun ke tahun.

Utang Capai Rp12 Miliar, Hak Pegawai Belum Terbayar

Direktur RSUD Mardi Waluyo, dr. Muhammad Muchlis, mengakui kondisi keuangan rumah sakit sangat memprihatinkan. Selama dua tahun terakhir, pendapatan RSUD tak mampu menutup biaya operasional.

Akibatnya, utang rumah sakit membengkak hingga Rp12 miliar. Yang paling memprihatinkan, sebagian besar utang ini adalah hak-hak pegawai seperti gaji, tunjangan, dan insentif layanan yang belum dibayarkan.

“Kalau dari sisi bisnis, bisa dibilang kami kalah. Pendapatan dari BPJS sangat kecil dibanding biaya operasional harian,” ujar dr. Muchlis.

Klaim BPJS Macet, Rumah Sakit Kehilangan Nafas

Klaim BPJS Kesehatan untuk layanan rawat inap selama 5–6 bulan terakhir tercatat sebesar Rp5 miliar. Namun hingga kini dana tersebut belum dicairkan, karena proses verifikasi administrasi yang memakan waktu. Padahal, klaim ini menjadi sumber utama pemasukan bagi rumah sakit.

Akibat keterlambatan pencairan ini, rumah sakit kesulitan membayar kebutuhan operasional seperti bahan habis pakai, obat-obatan, hingga pembayaran jasa layanan tenaga kesehatan.

Jumlah Pasien Menurun Tajam

Krisis RSUD Mardi Waluyo diperparah dengan penurunan drastis jumlah kunjungan pasien. Data BPS menunjukkan, kunjungan pasien rawat jalan tahun 2015 mencapai hampir 200 ribu, namun pada 2017 hanya tinggal sekitar 110 ribu. Tren ini terus menurun seiring tahun berjalan.

Berbagai pihak menilai, kurangnya inovasi pelayanan dan buruknya manajemen menjadi penyebab utama menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit ini. RSUD yang seharusnya menjadi rujukan utama, kini perlahan ditinggalkan pasien yang memilih berobat ke rumah sakit swasta.

DPRD Desak Evaluasi Manajemen

Melihat kondisi ini, DPRD Kota Blitar tak tinggal diam. Ketua Komisi I, Agus Zunaidi, meminta Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, turun langsung dan mengevaluasi manajemen rumah sakit.

“Kita tidak bisa membiarkan rumah sakit daerah ini tenggelam. Ini menyangkut layanan dasar masyarakat. Kalau RSUD kolaps, siapa yang akan melayani masyarakat kecil?” tegas Agus.

Perlu Aksi Nyata, Bukan Sekadar Janji

Pemerintah Kota Blitar melalui Dinas Kesehatan berupaya menjembatani permasalahan RSUD dan BPJS. Namun, hingga kini belum ada langkah tegas untuk restrukturisasi keuangan dan manajemen rumah sakit. Padahal, jika dibiarkan terus-menerus, krisis ini bukan hanya akan mematikan operasional RSUD, tapi juga merusak kepercayaan masyarakat. []