Dari Kota Kerajaan ke Kota Kolonial, Pertumbuhan Perkotaan di Jawa

Perubahan wajah kota-kota di Jawa tidak dapat dilepaskan dari sejarah pemerintahan kolonial Belanda.

Sebelum abad ke-19, kota di Jawa sudah memiliki fungsi penting sebagai pusat kerajaan, kegiatan keagamaan, perdagangan, dan pelabuhan.

Namun, kedatangan dan berkembangnya administrasi kolonial membawa perubahan besar terhadap struktur perkotaan.

Kota kemudian berkembang bukan hanya sebagai tempat tinggal penduduk, melainkan sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, perkebunan, industri, dan birokrasi.

Dalam proses tersebut muncul pula pembagian sosial yang memperlihatkan kedudukan orang Eropa, kelompok Tionghoa, priyayi, pedagang, hingga buruh Jawa.

Gambaran mengenai perubahan tersebut dapat ditemukan dalam kajian Koentjaraningrat dalam Kebudayaan Jawa. Buku yang diterbitkan Balai Pustaka pada 1984 ini terdiri atas 556 halaman dan merupakan salah satu karya penting dalam kajian masyarakat dan kebudayaan Jawa.

Kota Jawa sebelum pemerintahan kolonial

Kota-kota Jawa pada masa awal mempunyai bentuk yang berbeda dengan kota administratif modern.

Kota kerajaan merupakan pusat kekuasaan raja. Istana menjadi inti kawasan, kemudian dikelilingi tempat tinggal para pegawai istana dan kelompok masyarakat yang memberikan berbagai barang maupun jasa.

Tata ruang kota kerajaan juga mempunyai hubungan erat dengan pandangan kosmologis masyarakat Jawa.

Penempatan bangunan dan kawasan tertentu tidak semata-mata didasarkan pada kebutuhan praktis, tetapi berkaitan dengan cara masyarakat memahami keteraturan alam semesta.

Pusat keagamaan memiliki karakter berbeda. Kawasan ini biasanya ditandai oleh candi, stupa, atau kelompok bangunan keagamaan yang dikelilingi tempat tinggal orang-orang yang bertugas merawatnya.

Sementara itu, kota pelabuhan tumbuh di lokasi yang strategis, terutama di muara sungai atau teluk yang terlindung.

Pelabuhan menjadi ruang pertemuan berbagai kelompok masyarakat.

Di kota pelabuhan seperti Banten, misalnya, terdapat kawasan yang dihuni kelompok-kelompok asing berdasarkan asal-usul mereka.

Orang Parsi, Arab, Gujarat, Melayu, Bugis, Cina dan kelompok lainnya dapat memiliki kawasan permukiman masing-masing.

Pasar menjadi bagian penting dari kota pelabuhan karena kegiatan perdagangan menjadi sumber kehidupan utama.

Gambaran mengenai kota pra-industri ini sejalan dengan pemikiran Gideon Sjoberg mengenai karakter kota pra-industri.

Sjoberg membahas kota kuno sebagai bentuk permukiman dengan struktur sosial dan tata ruang yang berbeda dari kota industri modern.

Karyanya mengenai The Preindustrial City pertama kali terbit dalam American Journal of Sociology pada 1955.

Munculnya kota administratif

Perubahan besar terjadi ketika administrasi kolonial Belanda berkembang pada abad ke-19. Kota-kota lama yang berpusat pada kerajaan perlahan kehilangan posisi sebagai model utama perkotaan.

Sebagai gantinya muncul kota-kota administratif dengan tingkatan yang mengikuti struktur pemerintahan kolonial.

Kota terkecil dapat berupa pusat kecamatan yang dipimpin seorang pénéwu. Pada 1930, kota semacam ini biasanya mempunyai penduduk kurang dari 10.000 jiwa.

Di atasnya terdapat ibu kota distrik yang dipimpin wedana. Penduduknya berkisar antara 10.000 sampai 25.000 orang.

Kemudian terdapat kota yang menjadi pusat pemerintahan kabupaten dan dipimpin bupati. Jumlah penduduk kota semacam ini menurut gambaran Koentjaraningrat berkisar antara 25.000 sampai 100.000 orang.

Kabupaten-kabupaten tersebut kemudian berada dalam lingkup karesidenan yang dipimpin pejabat Belanda.

Struktur tersebut memperlihatkan bahwa pertumbuhan kota Jawa pada masa kolonial memiliki hubungan erat dengan birokrasi.

Kota berkembang karena diperlukan sebagai pusat pengelolaan wilayah.

Pauline Dublin Milone dalam Urban Areas in Indonesia juga menunjukkan bahwa sejarah perkotaan Indonesia berkaitan erat dengan perubahan administrasi kolonial, sensus penduduk, serta kebijakan desentralisasi.

Buku tersebut diterbitkan oleh Institute of International Studies, University of California pada 1966.

Surabaya, Semarang, Malang dan kota besar Jawa

Pada awal abad ke-20, sejumlah kota berkembang jauh lebih besar dibandingkan pusat-pusat administratif tingkat bawah.

Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta dan Surakarta menjadi kota-kota besar di Jawa. Pada 1930, masing-masing memiliki penduduk sekitar 150.000 hingga 500.000 jiwa.

Perkembangan tersebut semakin terlihat ketika dibandingkan dengan data penduduk beberapa kota pada 1930, 1961 dan 1971.

Surabaya, misalnya, memiliki penduduk 336.433 jiwa pada 1930. Angka tersebut meningkat menjadi 1.007.945 jiwa pada 1961 dan 1.556.255 jiwa pada 1971.

Malang mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Dari 86.571 penduduk pada 1930, jumlahnya mencapai 341.452 pada 1961 dan 422.428 pada 1971.

Yogyakarta meningkat dari 136.554 penduduk pada 1930 menjadi 312.698 pada 1961 dan 342.267 pada 1971.

Angka tersebut menunjukkan bahwa proses urbanisasi telah menjadi bagian penting dari perubahan masyarakat Jawa.

Urbanisasi dan perpindahan penduduk

Pada 1930, sebagian besar penduduk Jawa Timur masih tinggal di pedesaan dan bekerja sebagai petani. Namun, beberapa dekade kemudian proporsi penduduk kota meningkat.

Menurut data yang dikutip Koentjaraningrat, pada 1961 sekitar 15,5 persen penduduk tinggal di kota. Pada 1971 angkanya meningkat menjadi 17,4 persen.

Pertumbuhan penduduk kota antara 1961 dan 1971 mencapai sekitar 3,7 persen per tahun, sedangkan pertumbuhan penduduk pedesaan sekitar 1,9 persen.

Urbanisasi tersebut mempunyai berbagai sebab. Setelah Indonesia merdeka, keadaan sosial dan keamanan di sejumlah wilayah pedesaan turut mendorong perpindahan penduduk ke kota.

Menariknya, sebagian besar penduduk yang berpindah ke kota merupakan kelompok usia muda.

Akibatnya, desa menghadapi persoalan berkurangnya tenaga kerja pada masa-masa tertentu, termasuk musim panen.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa urbanisasi tidak hanya mengubah kota. Desa juga ikut mengalami perubahan karena kehilangan sebagian penduduk produktifnya.

Struktur sosial kota kolonial

Kota kolonial Jawa mempunyai struktur sosial yang berlapis.

Di bagian atas terdapat pejabat Belanda dan Belanda-Indo, sementara pegawai pribumi dan kaum priyayi menempati posisi birokrasi yang lebih rendah.

Kelompok priyayi mempunyai kedudukan penting dalam pemerintahan. Mereka memperoleh akses terhadap pendidikan dan pekerjaan administratif.

Dalam perkembangan masyarakat Jawa, istilah priyayi kemudian menjadi salah satu kategori penting untuk memahami struktur sosial perkotaan.

Clifford Geertz juga membahas kelompok priyayi dalam The Religion of Java, yang diterbitkan pada 1960. Buku tersebut menggambarkan kehidupan keagamaan dan sosial masyarakat Jawa melalui pembahasan mengenai abangan, santri dan priyayi.

Di bawah struktur birokrasi terdapat kelompok pedagang. Orang Tionghoa mempunyai posisi penting dalam perdagangan dan industri jasa.

Walaupun jumlah mereka merupakan minoritas, peran ekonominya sangat besar.

Dalam sistem hukum Hindia Belanda, masyarakat dibedakan ke dalam beberapa kategori hukum.

Orang Eropa, kelompok Timur Asing dan penduduk pribumi berada dalam sistem hukum yang berbeda.

Pembagian tersebut ikut membentuk jarak sosial di kota-kota kolonial.

Buruh Jawa dan wajah kota

Jumlah terbesar penduduk kota berasal dari orang Jawa yang bekerja sebagai buruh.

Sebagian meninggalkan desa dan pekerjaan pertanian untuk mencari penghasilan di kota.

Mereka bekerja di perusahaan Belanda dan Tionghoa, menjadi pengrajin, pedagang makanan, penjaja barang, atau pembantu rumah tangga.

Dalam struktur sosial masa itu, mereka berada pada lapisan bawah dan disebut tiyang alit.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pertumbuhan kota tidak selalu berarti meningkatnya kesejahteraan seluruh penduduk.

Kota menyediakan lapangan pekerjaan, tetapi sekaligus menciptakan pembagian sosial berdasarkan pekerjaan, pendidikan, asal-usul dan kedudukan administratif.

Warisan kolonial dalam kota Jawa

Pertumbuhan kota di Jawa pada akhirnya merupakan bagian dari perubahan sosial yang jauh lebih luas.

Kota-kota yang dahulu berpusat pada kerajaan, agama dan perdagangan berkembang menjadi pusat pemerintahan kolonial.

Jalan, kantor pemerintahan, pasar, perkebunan, pabrik dan kawasan permukiman membentuk wajah baru perkotaan.

Di dalamnya muncul kelompok-kelompok sosial dengan kedudukan berbeda. Pejabat kolonial, priyayi, pedagang Tionghoa, pedagang Jawa dan buruh membentuk struktur masyarakat kota yang kompleks.

Jejak tersebut masih dapat dilihat pada banyak kota di Jawa sekarang. Pola pusat pemerintahan, kawasan perdagangan, permukiman, serta hubungan antara kota dan daerah pedesaan merupakan bagian dari sejarah panjang pembentukan perkotaan Jawa.

Dengan demikian, memahami sejarah kota Jawa berarti memahami bagaimana kekuasaan, ekonomi, migrasi dan struktur sosial bekerja dalam waktu yang panjang.

Kota modern Jawa bukan muncul tiba-tiba. Ia tumbuh dari pertemuan antara kota kerajaan, pelabuhan perdagangan dan administrasi kolonial yang kemudian berkembang menjadi pusat kehidupan masyarakat modern.

Sumber

Koentjaraningrat, Kebudayaan Jawa, Jakarta, Balai Pustaka, 1984, khususnya pembahasan mengenai pertumbuhan daerah perkotaan di Jawa, hlm. 71–75. Edisi 1984 tercatat memiliki 556 halaman.
Gideon Sjoberg, The Preindustrial City, American Journal of Sociology, 1955.
Pauline Dublin Milone, Urban Areas in Indonesia, Administrative and Census Concepts, Berkeley, Institute of International Studies, University of California, 1966.
Clifford Geertz, The Religion of Java, Glencoe, Free Press, 1960.
H.J. van Mook, kajian mengenai kota Jawa zaman dahulu dan Kota Gede, sebagaimana dikutip Koentjaraningrat.
J.C. van Leur, kajian mengenai perdagangan Asia pada zaman dahulu dan kota pelabuhan Banten, sebagaimana dikutip Koentjaraningrat.
C.W. Skinner, Tan Giok Lan, D.E. Willmott dan H. Purwanto, kajian mengenai masyarakat Tionghoa di kota-kota Indonesia sebagaimana dirujuk dalam Kebudayaan Jawa.