Blitar tidak lahir begitu saja sebagai kabupaten seperti yang dikenal saat ini. Di balik berdirinya pemerintahan modern, terdapat perjalanan panjang yang membentang sejak masa Majapahit hingga pemerintahan kolonial Belanda.
Menariknya, istilah Kadipaten Blitar memiliki dua makna sejarah yang berbeda.
Yang pertama merujuk pada wilayah otonom pada masa Kerajaan Majapahit. Yang kedua mengacu pada pembentukan Kabupaten Blitar dalam sistem administrasi kolonial Belanda pada abad ke-19.
Kedua periode tersebut sering kali tercampur dalam berbagai tulisan sejarah. Padahal, keduanya muncul dalam konteks politik yang berbeda, memiliki struktur pemerintahan yang berbeda, dan lahir melalui proses yang tidak sama.
Memahami perbedaan ini membantu melihat bagaimana Blitar berkembang dari sebuah wilayah perbatasan menjadi pusat pemerintahan yang penting di Jawa Timur.
Kadipaten Blitar pada Masa Majapahit
Sejarah tradisional Blitar umumnya dimulai pada 5 Agustus 1324 Masehi atau Minggu Paing, bulan Srawana, tahun Saka 1246. Tanggal ini kemudian dijadikan sebagai Hari Jadi Kabupaten Blitar karena berkaitan dengan keberadaan Prasasti Blitar I yang menjadi penanda penting dalam sejarah daerah tersebut.
Pada awal abad ke-14, kawasan Blitar masih didominasi hutan lebat di bagian selatan Kerajaan Majapahit. Wilayah ini memiliki nilai strategis karena berada di jalur penghubung antara pedalaman Jawa Timur dengan pesisir selatan.
Menurut tradisi lokal dan sejumlah sumber sejarah, tokoh yang dipercaya membuka kawasan tersebut adalah Nilasuwarna atau Nila Suwarna. Ia dikenal pula sebagai Adipati Ariyo Blitar I.
Tugas utamanya bukan hanya membuka permukiman, melainkan juga mengamankan daerah dari berbagai gangguan, termasuk sisa-sisa pasukan Mongol yang masih berkeliaran setelah ekspedisi besar mereka ke Jawa pada 1293.
Keberhasilannya membuat wilayah tersebut berkembang sehingga memperoleh pengakuan resmi dari kerajaan.
Peran Raja Jayanegara dalam Pengukuhan Blitar
Status Blitar semakin kuat pada masa pemerintahan Raja Jayanegara yang memerintah antara 1316 hingga 1328.
Ketika terjadi Pemberontakan Kuti pada 1319, Jayanegara terpaksa meninggalkan ibu kota Majapahit. Dalam sejumlah sumber tradisional disebutkan bahwa pelariannya mendapat perlindungan dari masyarakat di wilayah yang kini termasuk Blitar, termasuk kawasan Bedander.
Sebagai bentuk penghargaan atas kesetiaan masyarakat tersebut, raja kemudian memberikan prasasti yang mengukuhkan wilayah Blitar sebagai daerah swatantra, yakni wilayah yang memperoleh hak mengatur pemerintahan sendiri di bawah kekuasaan Majapahit.
Pengakuan inilah yang menjadi dasar sejarah berdirinya Kadipaten Blitar pada masa Majapahit.
Ariyo Blitar dan Pemerintahan Lokal
Sejak memperoleh pengakuan kerajaan, pemerintahan daerah dijalankan oleh para adipati yang menyandang gelar Ariyo Blitar.
Dalam tradisi sejarah lokal dikenal setidaknya tiga tokoh utama.
- Ariyo Blitar I
- Ariyo Blitar II
- Ariyo Blitar III
Para adipati tersebut memimpin wilayah Blitar selama beberapa abad. Mereka menjalankan pemerintahan lokal sambil tetap mengakui kedaulatan kerajaan yang berpusat di Trowulan.
Model pemerintahan seperti ini cukup lazim pada masa Majapahit. Wilayah-wilayah penting diberi keleluasaan mengelola daerahnya sendiri selama tetap memenuhi kewajiban kepada kerajaan.
Sebelum Menjadi Kadipaten
Sebelum memperoleh status swatantra pada 1324, kawasan Blitar sebenarnya telah lama menjadi bagian dari sejarah Jawa Timur.
Pada masa Kerajaan Singhasari, wilayah ini telah berkembang sebagai kawasan penting. Hal tersebut dibuktikan oleh keberadaan Prasasti Petung Ombo bertahun 1260 Masehi serta peninggalan Candi Kotes yang masih berdiri hingga sekarang.
Bahkan jejak sejarah Blitar dapat ditelusuri lebih jauh hingga masa pemerintahan Raja Balitung pada abad ke-10 ketika wilayah Jawa Timur masih berada dalam lingkup kerajaan yang berpusat di Jawa Tengah.
Dengan demikian, pengukuhan Kadipaten Blitar bukanlah awal keberadaan wilayah ini, melainkan pengakuan resmi atas kedudukan politiknya sebagai daerah otonom dalam struktur Majapahit.
Berakhirnya Kadipaten Tradisional
Kadipaten Blitar bertahan hingga awal abad ke-18.
Perubahan besar terjadi sekitar tahun 1723 ketika Ariyo Blitar III terlibat dalam konflik politik di lingkungan Kerajaan Kartasura.
Dalam persaingan tersebut, pihak Blitar mengalami kekalahan. Raja Amangkurat kemudian menyerahkan wilayah Blitar kepada Belanda sebagai bentuk balas jasa atas bantuan militer yang diberikan dalam perang saudara.
Peristiwa ini mengakhiri kedudukan Blitar sebagai daerah perdikan atau wilayah otonom tradisional yang telah bertahan selama hampir empat abad.
Masa Peralihan Menuju Pemerintahan Kolonial
Setelah berada di bawah pengaruh Belanda, struktur pemerintahan di Jawa mengalami perubahan bertahap.
Perubahan paling besar terjadi setelah berakhirnya Perang Jawa atau Perang Diponegoro pada 1830.
Belanda berusaha menghapus pengaruh politik Keraton Surakarta dan Yogyakarta di wilayah timur Pulau Jawa. Daerah-daerah yang sebelumnya memiliki hubungan kuat dengan kerajaan Jawa kemudian ditata ulang agar berada langsung di bawah kendali pemerintah kolonial.
Blitar termasuk salah satu wilayah yang mengalami reorganisasi tersebut.
Perjanjian Sepreh Menjadi Titik Balik
Salah satu peristiwa penting dalam proses ini adalah Perjanjian Sepreh pada 3 hingga 4 Juli 1830 di Desa Sepreh, Ngawi.
Sebanyak 23 bupati dari berbagai daerah di kawasan Madiun, Kediri, Srengat, dan Blitar dipanggil untuk menyatakan kesetiaan kepada pemerintah kolonial Belanda.
Perjanjian tersebut menjadi awal restrukturisasi pemerintahan di wilayah Mancanegara Wetan.
Belanda mulai mengurangi kekuasaan para penguasa lokal yang dianggap masih memiliki kedekatan dengan perjuangan Pangeran Diponegoro.
Kadipaten Srengat Lebih Berpengaruh
Menariknya, pada awal abad ke-19 justru Kadipaten Srengat memiliki kedudukan yang lebih menonjol dibandingkan Blitar.
Srengat telah lama menjadi pusat pemerintahan penting di kawasan tersebut.
Namun beberapa pejabat Srengat dianggap tidak sepenuhnya mendukung kebijakan kolonial. Ada dugaan mereka masih memberikan perlindungan kepada kelompok-kelompok yang berhubungan dengan sisa pasukan Diponegoro.
Akibatnya, pemerintah Belanda menurunkan status Srengat sekitar tahun 1834 hingga akhirnya hanya menjadi distrik.
Kondisi ini membuka jalan bagi munculnya Blitar sebagai pusat administrasi baru.
Penggabungan Wilayah Menjadi Kabupaten Blitar
Belanda kemudian melakukan penyatuan beberapa wilayah administratif.
Wilayah Kadipaten Srengat digabungkan dengan Hantang atau Ngantang dan beberapa daerah lain menjadi satu kesatuan pemerintahan baru yang dinamakan Kabupaten Blitar.
Langkah tersebut bertujuan mempermudah pengawasan, memperkuat kendali administrasi, sekaligus mempercepat penerapan sistem pemerintahan kolonial.
Dalam sistem baru ini, bupati tidak lagi dipilih berdasarkan garis keturunan semata, melainkan diangkat melalui persetujuan pemerintah kolonial.
Bupati Pertama Era Modern
Tokoh yang secara luas dikenal sebagai bupati pertama dalam struktur pemerintahan modern ialah Raden Mas Arjo Ronggo Hadinegoro.
Ia mulai memimpin sekitar tahun 1831 dan menjabat hingga pertengahan 1860-an.
Pada masa pemerintahannya dilakukan berbagai pembenahan administrasi.
Pusat pemerintahan dipindahkan ke kawasan Blitar, mula-mula di Pakunden sebelum berkembang ke Kepanjenlor.
Belanda juga membangun kantor pemerintahan, jalur transportasi, fasilitas hukum, hingga sistem perpajakan yang lebih terorganisasi.
Tahun 1863 Menjadi Regentschap Penuh
Meski proses pembentukannya dimulai sejak 1830, banyak sejarawan menganggap sekitar 1863 sebagai titik ketika Kabupaten Blitar benar-benar berdiri dalam bentuk modern.
Saat itu statusnya telah menjadi Regentschap Blitar dengan perangkat pemerintahan yang lengkap.
Kabupaten memiliki pengadilan atau Landraad, kejaksaan, penghulu, hingga struktur birokrasi yang mengikuti sistem administrasi Hindia Belanda.
Bentuk pemerintahan inilah yang kemudian berkembang hingga masa kemerdekaan Indonesia.
Di Bawah Pengaruh Mangkunegaran
Sebelum reorganisasi kolonial berlangsung, sebagian wilayah Blitar berada dalam pengaruh Kadipaten Mangkunegaran.
Mangkunegaran sendiri berdiri pada 1757 sebagai hasil Perjanjian Salatiga dan dipimpin oleh Mangkunegara I atau Pangeran Sambernyawa.
Karena itu, ketika Belanda membentuk Kabupaten Blitar, mereka pada dasarnya sedang memisahkan wilayah tersebut dari pengaruh politik kerajaan Jawa dan memasukkannya ke dalam sistem pemerintahan kolonial yang lebih terpusat.
Dua Sejarah, Satu Identitas
Melihat perjalanan panjang tersebut, jelas bahwa istilah Kadipaten Blitar memiliki dua pengertian yang sama penting.
Pada masa Majapahit, Kadipaten Blitar lahir sebagai daerah swatantra yang memperoleh pengakuan kerajaan berkat kesetiaan masyarakat kepada Raja Jayanegara. Momentum inilah yang melandasi penetapan Hari Jadi Kabupaten Blitar pada 5 Agustus 1324.
Sementara itu, Kabupaten Blitar dalam bentuk administrasi modern merupakan hasil reorganisasi besar yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda setelah Perang Diponegoro. Proses tersebut berlangsung bertahap sejak 1830 hingga mencapai bentuk penuh sekitar 1863.
Dua periode sejarah ini saling melengkapi. Yang pertama menunjukkan akar identitas politik Blitar sejak era Majapahit, sedangkan yang kedua menjelaskan lahirnya struktur pemerintahan yang menjadi cikal bakal Kabupaten Blitar masa kini.
0 Comments
Tinggalkan jejak komentar di sini