Sebelum KDMP, Pernah Ada KUD, Bagaimana Nasibnya Kini?

Koperasi Unit Desa (KUD) merupakan salah satu kebijakan ekonomi pedesaan paling berpengaruh dalam sejarah Indonesia pada masa Orde Baru. 

Selama lebih dari dua dekade, KUD menjadi ujung tombak pemerintah dalam meningkatkan produksi pertanian, menyalurkan pupuk dan kredit, hingga membeli hasil panen petani. 

Di hampir setiap kecamatan dan desa, papan nama KUD pernah menjadi simbol pembangunan ekonomi pedesaan.

Berbeda dengan koperasi yang tumbuh dari inisiatif masyarakat, KUD lahir melalui kebijakan pemerintah pusat. Model ini dirancang sebagai instrumen pembangunan nasional yang terintegrasi dengan berbagai program pertanian, terutama untuk mencapai swasembada beras. 

Keberhasilan Indonesia meraih swasembada beras pada 1984 tidak dapat dilepaskan dari peran KUD bersama lembaga-lembaga pemerintah lainnya.

Awal Mula Gagasan Koperasi Pertanian

Sejarah KUD berakar pada awal 1960-an ketika pemerintah mulai mencari cara meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menjaga ketersediaan pangan nasional.

Pada 1963, pemerintah membentuk Koperasi Pertanian (Koperta). Organisasi ini bertugas membantu petani memperoleh kebutuhan produksi sekaligus mendukung distribusi hasil pertanian, terutama padi dan beras. 

Namun, Koperta masih memiliki jangkauan yang terbatas sehingga dianggap belum mampu menjawab kebutuhan pembangunan pertanian secara nasional.

Memasuki 1966 hingga 1967, pemerintah mengembangkan konsep baru berupa Badan Usaha Unit Desa (BUUD). Lembaga ini memiliki fungsi yang lebih luas dibanding Koperta.

BUUD bertugas menyalurkan pupuk, menyediakan bibit unggul, membantu penyaluran kredit, membeli gabah hasil panen petani, menggiling padi menjadi beras, hingga menyetorkan beras kepada BULOG melalui Depot Logistik (Dolog). 

Dengan demikian, hampir seluruh rantai produksi pertanian berada dalam satu sistem yang saling terhubung.

Lahirnya KUD Melalui Instruksi Presiden

Tonggak sejarah terpenting terjadi pada 1973 ketika Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1973 tentang Unit Desa.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah mulai menggantikan BUUD secara bertahap dengan Koperasi Unit Desa (KUD). Instruksi Presiden ini menjadi dasar hukum pembentukan ribuan KUD di seluruh Indonesia.

Menurut ketentuan tersebut, Unit Desa dibentuk sebagai kesatuan agro-ekonomis yang memiliki luas sekitar 600 hingga 1.000 hektare. Wilayah ini dapat terdiri atas satu desa ataupun gabungan beberapa desa yang mempunyai karakteristik pertanian yang sama.

Pada 1978, pemerintah kembali memperkuat kebijakan tersebut melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1978 mengenai pembinaan dan pengembangan BUUD dan KUD. 

Aturan baru ini menjadi pedoman nasional dalam membina koperasi desa agar mampu berkembang menjadi lembaga ekonomi masyarakat.

Peran Radius Prawiro dalam Pengembangan KUD

Perkembangan KUD tidak terlepas dari peran yang menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Koperasi pada 1973–1983.

Di bawah kepemimpinannya, koperasi desa dijadikan salah satu motor pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah memberikan dukungan besar berupa pembinaan, bantuan modal, hingga berbagai kemudahan bagi KUD agar mampu menjalankan fungsi ekonomi di pedesaan.

Pada masa inilah jumlah KUD berkembang sangat pesat. Dalam waktu sekitar satu dekade, ribuan KUD berdiri di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Jawa Timur dan Kabupaten Blitar.

Tujuan Pembentukan KUD

Berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 1973, tujuan utama Unit Desa adalah meningkatkan produksi pertanian, terutama pangan, melalui intensifikasi sekaligus mengembangkan perekonomian masyarakat desa berdasarkan asas koperasi.

Dalam praktiknya, tujuan tersebut diwujudkan melalui beberapa program utama.

Pertama, mendukung program swasembada pangan nasional, khususnya beras.

Kedua, menyediakan berbagai sarana produksi pertanian seperti pupuk bersubsidi, bibit unggul, pestisida, serta peralatan pertanian.

Ketiga, membantu petani memperoleh kredit usaha tani dengan bunga yang relatif rendah.

Keempat, membeli dan memasarkan hasil panen sehingga petani memiliki kepastian pasar.

Kelima, menjaga stabilitas harga gabah melalui kerja sama dengan BULOG.

Keenam, memperkuat ekonomi desa berdasarkan semangat kekeluargaan sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian.

Karena fungsi-fungsi tersebut, KUD sering disebut sebagai soko guru perekonomian rakyat di wilayah pedesaan.

KUD sebagai Bagian dari Program Orde Baru

Pembentukan KUD bukanlah program yang berdiri sendiri. Organisasi ini menjadi bagian penting dari strategi pembangunan nasional dalam REPELITA I pada periode 1969–1974.

Pemerintah Orde Baru menempatkan sektor pertanian sebagai fondasi pembangunan ekonomi. Saat itu sebagian besar penduduk Indonesia bekerja sebagai petani sehingga peningkatan produksi pangan dianggap sebagai syarat utama keberhasilan pembangunan nasional.

Melalui KUD, pemerintah dapat mengoordinasikan berbagai program secara lebih mudah, mulai dari penyuluhan pertanian, distribusi pupuk, kredit usaha tani, hingga pembelian hasil panen.

Karena itu, hampir seluruh desa yang memiliki potensi pertanian diarahkan memiliki KUD.

Siapa yang Mendirikan KUD?

Berbeda dengan koperasi pada umumnya, KUD dibentuk melalui kebijakan pemerintah pusat.

Lembaga-lembaga yang berperan antara lain Presiden Soeharto sebagai pengambil kebijakan utama, Kementerian Perdagangan dan Koperasi sebagai pembina, BULOG beserta Dolog sebagai mitra pengadaan beras nasional, serta pihak yang menyalurkan kredit bersubsidi kepada petani melalui KUD.

Selain itu, dinas pertanian, dinas koperasi, pemerintah daerah, serta para penyuluh pertanian ikut mengawasi pelaksanaan program hingga tingkat desa.

Model pembinaan tersebut menunjukkan bahwa KUD merupakan lembaga yang dibangun secara top-down, bukan murni berasal dari inisiatif masyarakat.

Cara Kerja KUD di Tingkat Desa

Dalam praktiknya, KUD menjadi pusat berbagai aktivitas ekonomi masyarakat desa.

Petani yang mengikuti program intensifikasi pertanian memperoleh pupuk, benih, dan kredit melalui KUD.

Setelah panen, gabah dijual kepada KUD dengan harga dasar yang telah ditetapkan pemerintah. Selanjutnya, gabah tersebut disalurkan ke Dolog sebagai bagian dari cadangan beras nasional.

Selain urusan pertanian, banyak KUD kemudian mengembangkan usaha lain seperti simpan pinjam, penyewaan alat pertanian, perdagangan kebutuhan pokok, penggilingan padi, hingga pelayanan pembayaran listrik ketika program Listrik Masuk Desa mulai berkembang.

Dengan berbagai fungsi tersebut, KUD menjadi salah satu lembaga yang paling dikenal masyarakat pedesaan pada dekade 1970-an dan 1980-an.

Tahapan Pembinaan Menuju Kemandirian

Pemerintah sebenarnya merancang agar KUD berkembang menjadi koperasi yang mandiri.

Tahap pertama disebut ofisialisasi, yakni masa ketika KUD masih sangat bergantung pada subsidi, arahan, dan perlindungan pemerintah.

Tahap kedua adalah deofisialisasi, yaitu mulai dikuranginya campur tangan pemerintah sehingga koperasi belajar mengelola usaha sendiri.

Tahap terakhir adalah otonomi, ketika KUD diharapkan mampu berdiri sendiri tanpa bergantung pada bantuan pemerintah.

Namun, dalam kenyataannya banyak KUD tidak pernah benar-benar mencapai tahap otonomi. Ketergantungan terhadap subsidi dan berbagai fasilitas pemerintah membuat sebagian koperasi kesulitan bersaing ketika perlindungan tersebut berkurang.

Kontribusi terhadap Swasembada Beras

Salah satu pencapaian terbesar KUD adalah keberhasilannya mendukung program swasembada beras Indonesia.

Melalui jaringan KUD yang tersebar hampir di seluruh wilayah pertanian, distribusi pupuk menjadi lebih teratur, penggunaan benih unggul meningkat, serta pemasaran hasil panen menjadi lebih terjamin.

Keberhasilan tersebut turut mengantarkan Indonesia memperoleh pengakuan internasional ketika berhasil mencapai swasembada beras pada 1984.

Walaupun keberhasilan itu juga dipengaruhi oleh teknologi pertanian, irigasi, penyuluhan, dan kebijakan pemerintah lainnya, keberadaan KUD menjadi salah satu elemen penting dalam sistem tersebut.

Kritik terhadap KUD

Di balik berbagai keberhasilannya, KUD juga menerima banyak kritik.

Banyak pengamat menilai organisasi ini terlalu bergantung pada pemerintah sehingga kurang mencerminkan prinsip koperasi yang lahir dari kebutuhan anggota.

Sebagian pengurus dipilih karena pertimbangan birokrasi maupun politik sehingga partisipasi anggota sering kali kurang optimal.

Selain itu, monopoli distribusi pupuk dan pembelian gabah membuat persaingan usaha menjadi terbatas.

Ketergantungan pada subsidi juga menyebabkan sebagian besar KUD mengalami kesulitan ketika dukungan pemerintah mulai dikurangi.

Nasib KUD Setelah Reformasi

Perubahan besar terjadi setelah Reformasi 1998.

Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1998 yang memberikan kebebasan lebih luas kepada masyarakat untuk mendirikan koperasi baru. Sistem yang sebelumnya sangat terpusat mulai berubah menjadi lebih terbuka.

Akibatnya, banyak KUD kehilangan posisi istimewanya. Monopoli distribusi pupuk dan pembelian hasil panen mulai berakhir. Persaingan dengan koperasi baru maupun perusahaan swasta semakin meningkat.

Sebagian KUD berhasil beradaptasi dengan mengembangkan usaha simpan pinjam, perdagangan, maupun jasa lainnya. Namun, tidak sedikit pula yang berhenti beroperasi karena lemahnya modal, manajemen, dan berkurangnya dukungan pemerintah.

Warisan Sejarah KUD

Meskipun banyak KUD kini tidak lagi seaktif pada masa Orde Baru, jejak sejarahnya masih terlihat di berbagai daerah. Banyak kantor KUD lama masih berdiri, sementara sebagian lainnya telah berubah fungsi menjadi kantor desa, gudang, atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat.

Dalam sejarah pembangunan Indonesia, KUD menjadi contoh bagaimana pemerintah menggunakan koperasi sebagai instrumen kebijakan ekonomi nasional. 

Model ini berhasil mempercepat modernisasi pertanian dan mendukung swasembada pangan, tetapi juga menunjukkan tantangan ketika sebuah koperasi terlalu bergantung pada intervensi negara.

Warisan KUD memberikan pelajaran penting bahwa koperasi akan lebih kuat apabila tetap memperoleh dukungan kebijakan pemerintah, tetapi pada saat yang sama mampu tumbuh dari partisipasi aktif anggotanya sendiri. 

Pengalaman tersebut menjadi salah satu bab penting dalam sejarah ekonomi Indonesia dan perkembangan koperasi di pedesaan. []

IBM