Ketika peta kekuasaan di tanah Jawa terus bergeser, Srengat berdiri sebagai daerah yang berada di persimpangan kepentingan kerajaan dan kolonial.
Dari wilayah kecil inilah tersimpan kisah yang menghubungkan para adipati lokal dengan trah besar Mangkunegaran.
Hubungan itu memang tidak lahir dari pertemuan langsung, melainkan melalui garis keturunan, perubahan politik, dan strategi Belanda yang mengubah wajah pemerintahan di Blitar.
Hubungan antara Adipati Srengat dan Mangkunegara I, yang juga dikenal sebagai Pangeran Sambernyawa atau Raden Mas Said, merupakan bagian penting dari sejarah Jawa pada abad ke-18 hingga awal abad ke-19.
Kisah tersebut memperlihatkan bagaimana perubahan politik kerajaan berpengaruh hingga ke daerah-daerah di Jawa Timur.
Srengat dalam Perubahan Politik Mataram
Perjalanan sejarah Srengat tidak dapat dipisahkan dari dampak Perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Perjanjian itu mengakhiri konflik panjang di Kerajaan Mataram sekaligus membelahnya menjadi dua kekuasaan, yakni Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta.
Sejak saat itu, wilayah Srengat, yang pada masa lampau dikenal sebagai Srenggapura, masuk ke dalam wilayah kekuasaan Kasunanan Surakarta.
Statusnya menjadi sebuah kabupaten atau kadipaten yang dipimpin oleh seorang adipati.
Walaupun beberapa pemimpinnya berasal dari garis keturunan Keraton Yogyakarta, secara administratif Srengat tetap berada di bawah pengaruh Surakarta. Kondisi inilah yang kemudian menjadi titik awal hubungan historis dengan Mangkunegaran.
Mangkunegara I dan Lahirnya Kadipaten Mangkunegaran
Tokoh utama dalam kisah ini adalah Mangkunegara I, yang lahir dengan nama Raden Mas Said sekitar tahun 1725. Ia dikenal luas sebagai Pangeran Sambernyawa karena kepiawaiannya memimpin perang melawan VOC.
Setelah melalui perjuangan panjang, Raden Mas Said memperoleh wilayah otonom melalui Perjanjian Salatiga pada 1757. Dari sinilah lahir Kadipaten Mangkunegaran.
Meski memiliki pemerintahan sendiri, Mangkunegaran tetap memiliki hubungan erat dengan Kasunanan Surakarta. Oleh karena itu, daerah-daerah bawahan Surakarta, termasuk Srengat, berada dalam lingkungan politik yang sama dengan Mangkunegaran.
Namun, hingga Mangkunegara I wafat pada tahun 1795, belum ditemukan sumber sejarah yang menunjukkan adanya pertemuan atau kerja sama langsung antara dirinya dengan para Adipati Srengat.
Para Adipati Srengat pada Akhir Abad ke-18
Beberapa tokoh yang pernah memimpin Srengat pada masa tersebut antara lain
- KPH Rekso Kusumo yang memerintah sekitar 1755 hingga 1788.
- KPH Joyo Dimingrat.
- KPH Merta Diningrat yang memimpin hingga tahun 1830.
Menariknya, KPH Rekso Kusumo merupakan putra Hamengkubuwana I. Walaupun berasal dari Kesultanan Yogyakarta, ia memimpin wilayah yang secara administratif berada di bawah Surakarta.
Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan antarkeraton pada masa itu jauh lebih rumit daripada pembagian wilayah yang terlihat di atas peta.
Perang Diponegoro Mengubah Nasib Srengat
Perubahan terbesar justru terjadi setelah Perang Diponegoro berakhir.
Kemenangan Belanda membuat pemerintah kolonial mulai menata ulang wilayah-wilayah di Jawa.
Mereka ingin memutus pengaruh politik Kasunanan Surakarta maupun Kesultanan Yogyakarta terhadap daerah-daerah di Jawa Timur yang dikenal sebagai Bumi Mancanegara.
Langkah itu diwujudkan melalui Perjanjian Sepreh atau Spre yang berlangsung pada 13–14 Juli 1830 di Nganjuk.
Perjanjian tersebut menjadi titik balik bagi sejarah Srengat.
KPH Merta Diningrat Memilih Setia kepada Raja Jawa
Saat Belanda meminta para penguasa daerah mengakui tatanan pemerintahan baru, KPH Merta Diningrat mengambil sikap berbeda.
Ia menolak menghadiri maupun menandatangani Perjanjian Sepreh. Penolakan itu didasari kesetiaannya kepada raja Jawa, bukan kepada pemerintah kolonial.
Keputusan tersebut membawa konsekuensi besar.
Belanda mencopot Merta Diningrat dari jabatannya sebagai Adipati Srengat. Setelah diberhentikan, ia memilih mengundurkan diri ke Sumoroto di Ponorogo.
Peristiwa ini menjadi salah satu bukti bahwa perubahan pemerintahan kolonial tidak selalu diterima oleh elite lokal.
Cucu Mangkunegara I Menjadi Adipati Srengat
Setelah Merta Diningrat diberhentikan, Belanda segera menunjuk pengganti yang dianggap lebih dapat bekerja sama.
Tokoh itu adalah KPH Merta Kusuma atau Raden Ngabehi Mertokusumo.
Inilah hubungan paling nyata antara Srengat dan Mangkunegara I.
KPH Merta Kusuma merupakan cucu langsung Mangkunegara I. Ia menjabat sebagai Adipati atau Bupati Srengat pada masa transisi sekitar 1830 hingga 1833.
Pengangkatannya bukan tanpa alasan.
Belanda memanfaatkan pengaruh keluarga Mangkunegaran yang ketika itu memiliki hubungan lebih baik dengan pemerintah kolonial.
Selain memiliki kedekatan politik, Mangkunegaran juga mempunyai Legiun Mangkunegaran yang terkenal disiplin dan menjadi kekuatan militer penting pada zamannya.
Dengan menempatkan keturunan Mangkunegara I di Srengat, Belanda berharap dapat mengurangi pengaruh elite lama yang masih setia kepada Surakarta maupun Yogyakarta.
Berakhirnya Kadipaten Srengat
Masa jabatan KPH Merta Kusuma menjadi babak terakhir sejarah Srengat sebagai sebuah kadipaten.
Tidak lama kemudian, pemerintah kolonial melakukan reorganisasi pemerintahan.
Status Srengat diturunkan menjadi kawedanan dan dimasukkan ke dalam Kabupaten Blitar yang baru dibentuk oleh Belanda.
Perubahan itu menandai berakhirnya kedudukan Srengat sebagai wilayah yang dipimpin seorang adipati.
Sejak saat itu, sistem pemerintahan kolonial menggantikan struktur tradisional yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Hubungan yang Dibangun oleh Sejarah
Jika ditelusuri secara kronologis, hubungan antara Adipati Srengat dan Mangkunegara I bukanlah hubungan pribadi.
Mangkunegara I telah wafat pada tahun 1795, sedangkan hubungan yang paling jelas baru muncul setelah Perang Diponegoro berakhir pada 1830.
Hubungan tersebut terbentuk melalui garis keturunan ketika cucu Mangkunegara I dipercaya memimpin Srengat pada masa transisi kolonial.
Selain itu, keterkaitan juga muncul karena Srengat berada dalam lingkungan administratif Kasunanan Surakarta, tempat asal sekaligus pusat aktivitas politik Mangkunegara I sebelum mendirikan Kadipaten Mangkunegaran.
Kisah ini memperlihatkan bahwa sejarah tidak selalu dibentuk oleh pertemuan dua tokoh besar. Ada kalanya hubungan lahir melalui perubahan kekuasaan, pergantian generasi, dan kebijakan politik yang menjangkau daerah-daerah jauh dari pusat kerajaan.
Dalam sejarah Blitar, Srengat menjadi contoh bagaimana dinamika politik Jawa pada abad ke-18 dan ke-19 meninggalkan jejak yang masih dapat ditelusuri hingga sekarang.
Catatan tambahan:
Pada awalnya, R.Ng. Mertokusumo atau KPH Merta Kusuma diangkat Belanda untuk menggantikan KPH Merta Diningrat sebagai Bupati Srengat.
Pengangkatan itu memberi kesan bahwa Belanda menginginkan pemimpin yang lebih mudah diajak bekerja sama setelah gejolak besar dalam Perang Jawa pada 1825–1830.
Namun, perkembangan berikutnya menunjukkan arah yang berbeda.
Menurut sejumlah sumber sejarah lokal dan kajian akademik, Mertokusumo justru memperlihatkan keberpihakan kepada sisa-sisa perjuangan Pangeran Diponegoro.
Sebagai cucu Mangkunegara I, ia disebut memberikan perlindungan kepada keluarga dan anggota Laskar Diponegoro yang masih diburu pasukan Belanda.
Mereka disembunyikan di wilayah Bagelenan, Srengat, agar terhindar dari pengejaran tentara Marsose.
Langkah itu dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada Diponegoro, tokoh yang dipandang sebagai simbol perlawanan terhadap kekuasaan kolonial.
Sikap tersebut akhirnya diketahui pemerintah Belanda. Akibatnya, Mertokusumo diberhentikan dari jabatannya sekitar 1830 hingga 1833.
Peristiwa ini memperlihatkan bahwa meski diangkat oleh pemerintah kolonial, ia tidak sepenuhnya menjalankan kepentingan Belanda.
Dalam batas yang dimilikinya sebagai pejabat lokal, ia tetap memberi ruang perlindungan bagi mereka yang masih terhubung dengan perjuangan Diponegoro.
Pada masa yang sama, Belanda juga menjalankan kebijakan penataan ulang pemerintahan di Jawa Timur. Salah satu langkahnya ialah menurunkan status Srengat dari kabupaten menjadi kawedanan di bawah Kabupaten Blitar.
Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kendali kolonial, mengurangi pengaruh bangsawan Jawa, dan membentuk struktur administrasi yang lebih mudah diawasi.
Walau penurunan status Srengat merupakan bagian dari strategi kolonial yang lebih luas, tindakan Mertokusumo dalam melindungi Laskar Diponegoro diduga ikut mempercepat pencopotannya.
Setelah itu, Srengat resmi menjadi kawedanan dengan Raden Sutedja sebagai wedana pertama, menandai berakhirnya kedudukan Srengat sebagai sebuah kabupaten. []
IBM
0 Comments
Tinggalkan jejak komentar di sini