Hiperinflasi Era Bung Karno 1965–1966

Bayangkan menerima gaji pada awal bulan, tetapi beberapa hari kemudian uang itu sudah tidak cukup untuk membeli kebutuhan pokok. 

Harga beras, minyak goreng, gula, hingga pakaian berubah hampir setiap hari. Masyarakat berbondong-bondong membelanjakan uang secepat mungkin karena menunggu sehari saja berarti daya belinya sudah turun. 

Itulah gambaran Indonesia pada penghujung pemerintahan Presiden Soekarno.

Periode 1965–1966 dikenang sebagai salah satu episode hiperinflasi paling berat dalam sejarah Indonesia. 

Krisis ini tidak muncul dalam semalam. Ia merupakan akumulasi persoalan ekonomi, politik, dan kebijakan fiskal yang berlangsung selama beberapa tahun. 

Dampaknya terasa di seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pegawai negeri, buruh, petani, hingga pelaku usaha.

Apa Itu Hiperinflasi?

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu periode tertentu. Namun ketika kenaikannya sudah sangat ekstrem hingga mencapai ratusan bahkan ribuan persen dalam setahun, kondisi tersebut disebut hiperinflasi.

Dalam literatur ekonomi, hiperinflasi biasanya ditandai oleh inflasi bulanan yang melebihi 50 persen. Pada situasi seperti ini, mata uang kehilangan fungsinya sebagai penyimpan nilai. 

Masyarakat lebih memilih membeli barang, emas, atau mata uang asing dibanding menyimpan uang tunai.

Indonesia mengalami kondisi tersebut pada akhir era Orde Lama.

Perjalanan Inflasi Indonesia 1960–1970

Laju inflasi sebenarnya sudah meningkat sejak awal dekade 1960-an. Angkanya terus bertambah hingga mencapai puncak pada 1965 dan 1966.

Berikut gambaran tingkat inflasi tahunan berdasarkan data historis dari BPS, Bank Indonesia, dan IMF.

• 1960 sebesar 13,6 persen.
• 1961 sebesar 26 persen.
• 1962 sekitar 21 persen.
• 1963 sekitar 31 persen.
• 1964 melonjak menjadi 174 persen.
• 1965 mencapai 594,3 persen.
• 1966 mencapai 1.136 persen menurut IMF.
• 1967 turun menjadi sekitar 110 persen.
• 1968 menjadi sekitar 85 persen.
• 1969 turun tajam menjadi 9,9 persen.
• 1970 sekitar 3,9 persen.

Meski terdapat sedikit perbedaan angka antarsumber akibat metode perhitungan yang berbeda, semua penelitian menunjukkan kesimpulan yang sama. 

Tahun 1965–1966 merupakan masa terburuk dalam sejarah inflasi Indonesia.

Mengapa Inflasi Bisa Meledak?

Tidak ada satu penyebab tunggal yang menjelaskan hiperinflasi pada masa itu. Berbagai faktor saling berkaitan dan memperparah keadaan.

Defisit Anggaran Ditutup dengan Mencetak Uang

Pemerintah menghadapi pengeluaran yang jauh lebih besar dibanding penerimaan negara. Untuk menutup kekurangan tersebut, dilakukan pencetakan uang melalui Bank Indonesia.

Jumlah uang yang beredar meningkat sangat cepat, sementara produksi barang tidak ikut bertambah. Ketidakseimbangan inilah yang mendorong harga naik terus-menerus.

Dalam teori ekonomi, kondisi seperti ini dikenal sebagai pembiayaan defisit melalui pencetakan uang atau seigniorage.

Proyek Mercusuar

Pada masa Demokrasi Terpimpin, pemerintah membangun sejumlah proyek besar yang menjadi simbol kebanggaan nasional.

Beberapa di antaranya adalah pembangunan Monumen Nasional, Kompleks Gelora Bung Karno, hotel-hotel besar, serta berbagai fasilitas untuk penyelenggaraan ajang olahraga internasional.

Proyek tersebut memang menghasilkan warisan infrastruktur yang masih digunakan hingga kini. 

Namun dalam situasi keuangan negara yang sedang lemah, kebutuhan dana sangat besar sehingga memperlebar defisit anggaran.

Konfrontasi Malaysia

Sejak 1963 Indonesia menjalankan kebijakan Konfrontasi terhadap Malaysia.

Operasi militer membutuhkan biaya yang besar. Pada saat yang sama, kegiatan perdagangan luar negeri terganggu sehingga penerimaan devisa ikut menurun.

Akibatnya tekanan terhadap keuangan negara semakin berat.

Nasionalisasi dan Penurunan Produksi

Setelah nasionalisasi berbagai perusahaan Belanda sejak akhir 1950-an, banyak perusahaan menghadapi persoalan manajemen, modal, dan teknologi.

Produksi di berbagai sektor mengalami penurunan. Barang menjadi semakin langka, sedangkan permintaan tetap tinggi.

Kelangkaan tersebut ikut mempercepat kenaikan harga di pasar.

Pengendalian Harga yang Tidak Efektif

Pemerintah berusaha mengendalikan harga melalui penetapan harga resmi.

Namun kebijakan tersebut sering tidak sesuai dengan kondisi pasar.

Akibatnya muncul pasar gelap. Barang lebih mudah ditemukan melalui jalur tidak resmi dengan harga yang jauh lebih mahal dibanding harga yang ditetapkan pemerintah.

Isolasi Internasional

Situasi politik internasional juga memberi dampak besar terhadap perekonomian.

Indonesia semakin jauh dari negara-negara Barat, bahkan keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1965 akibat konflik terkait pembentukan Malaysia.

Arus investasi asing menurun tajam. Bantuan luar negeri berkurang, sementara cadangan devisa terus menyusut hingga hanya sekitar 8,6 juta dolar AS pada 1965.

Ketidakpastian Politik

Memasuki pertengahan 1960-an, ketegangan politik meningkat.

Persaingan antara militer, PKI, kelompok nasionalis, dan organisasi lainnya membuat situasi nasional semakin tidak menentu.

Ketidakpastian tersebut mengurangi kepercayaan dunia usaha dan memperburuk kondisi ekonomi.

Dampak Langsung bagi Kehidupan Masyarakat

Kelompok yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat berpenghasilan tetap.

Pegawai negeri, guru, buruh, pensiunan, dan pekerja bergaji bulanan mengalami penurunan daya beli yang sangat tajam.

Gaji yang diterima pada awal bulan bisa kehilangan nilainya hanya dalam hitungan hari.

Banyak keluarga harus mengurangi konsumsi makanan karena harga kebutuhan pokok naik jauh lebih cepat dibanding kenaikan pendapatan.

Nilai Rupiah Merosot

Ketika inflasi sangat tinggi, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mata uang.

Orang cenderung segera membelanjakan uang begitu menerimanya. Sebagian memilih membeli emas, barang tahan lama, atau mata uang asing sebagai cara mempertahankan nilai kekayaan.

Perilaku tersebut justru mempercepat perputaran uang dan membuat inflasi semakin sulit dikendalikan.

Kelangkaan Barang

Berbagai kebutuhan sehari-hari sulit diperoleh.

Antrean panjang menjadi pemandangan yang biasa terjadi. Barang yang tersedia sering dijual melalui pasar gelap dengan harga jauh lebih mahal.

Fenomena penimbunan barang juga mulai muncul karena banyak pedagang memperkirakan harga akan terus naik.

Meningkatnya Kemiskinan

Daya beli masyarakat turun drastis.

Banyak keluarga yang sebelumnya tergolong kelas menengah jatuh ke dalam kemiskinan. Petani kecil dan buruh kota menjadi kelompok yang paling rentan karena pendapatan mereka tidak mampu mengejar laju inflasi.

Gejolak Sosial

Kenaikan harga memicu keresahan di berbagai daerah.

Demonstrasi mahasiswa dan masyarakat semakin sering terjadi. Tuntutan penurunan harga kebutuhan pokok menjadi salah satu isu utama pada masa itu.

Krisis ekonomi kemudian menyatu dengan krisis politik yang sedang berkembang.

Pengaruh terhadap Perubahan Politik Nasional

Krisis ekonomi menjadi salah satu faktor yang memperlemah posisi pemerintahan Presiden Soekarno.

Walaupun perubahan kekuasaan dipengaruhi banyak faktor, termasuk konflik politik dan keamanan, memburuknya kondisi ekonomi memperbesar ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah.

Setelah Peristiwa G30S 1965, proses transisi kekuasaan berlangsung hingga akhirnya Jenderal Soeharto mengambil alih pemerintahan dan memulai era Orde Baru.

Program Stabilisasi Ekonomi

Pemerintahan baru segera menjalankan berbagai kebijakan stabilisasi ekonomi.

Langkah yang ditempuh meliputi pengendalian jumlah uang beredar, penerapan anggaran berimbang, penyederhanaan nilai tukar, peningkatan suku bunga, pembukaan kembali investasi asing, serta negosiasi utang luar negeri.

Serangkaian kebijakan tersebut sering dikaitkan dengan Paket Oktober 1966 yang menjadi dasar penataan kembali perekonomian Indonesia.

Hasilnya mulai terlihat dalam beberapa tahun berikutnya.

Inflasi yang sebelumnya mencapai lebih dari seribu persen berhasil ditekan menjadi sekitar 110 persen pada 1967, turun lagi menjadi sekitar 85 persen pada 1968, lalu hanya sekitar 9,9 persen pada 1969.

Perubahan itu menjadi titik awal stabilisasi ekonomi Indonesia pada awal Orde Baru.

Tahun Mana yang Paling Parah?

Jawabannya bergantung pada ukuran yang digunakan.

Jika melihat angka inflasi menurut BPS yang paling sering dikutip dalam literatur Indonesia, tahun 1965 menjadi simbol puncak krisis karena inflasi mencapai sekitar 594 persen dan bertepatan dengan gejolak politik besar.

Namun berdasarkan data IMF, inflasi justru mencapai titik tertinggi pada 1966 dengan angka sekitar 1.136 persen.

Karena itu, para sejarawan ekonomi umumnya menyebut periode 1965–1966 sebagai satu kesatuan masa hiperinflasi Indonesia.

Pelajaran dari Krisis Hiperinflasi

Krisis pada akhir pemerintahan Soekarno menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi tidak hanya bergantung pada pertumbuhan, tetapi juga pada pengelolaan anggaran negara, kepercayaan terhadap mata uang, produksi nasional, dan kepastian politik.

Ketika defisit terus dibiayai dengan pencetakan uang, produksi melemah, devisa menipis, serta konflik politik meningkat, inflasi dapat berkembang menjadi hiperinflasi yang menggerus kesejahteraan masyarakat.

Pengalaman Indonesia pada 1965–1966 masih sering dijadikan bahan kajian oleh ekonom karena memperlihatkan bagaimana kebijakan fiskal, moneter, dan politik saling memengaruhi. 

Peristiwa tersebut menjadi pengingat bahwa menjaga kestabilan harga merupakan salah satu syarat penting agar perekonomian dapat berjalan dengan baik dan daya beli masyarakat tetap terpelihara. []

IBM