Polemik panjang terkait portal otomatis di kawasan akhirnya menemukan titik terang. Setelah sempat menuai protes keras dari warga, kini akses melintasi jalur penghubung Malang–Blitar tersebut dikabarkan gratis untuk semua pengguna, baik warga lokal maupun umum.
Kebijakan terbaru ini menjadi babak baru dari konflik yang berlangsung sejak akhir 2024. Sebelumnya, portal di kawasan yang dikelola oleh itu menerapkan sistem pembayaran non-tunai (cashless) menggunakan kartu e-money.
Awal Mula Kebijakan Berbayar
Portal otomatis mulai diberlakukan sekitar 20–25 Desember 2024. Saat itu, pengendara roda dua dikenakan tarif Rp1.000, sementara mobil Rp3.000 setiap kali melintas.
Pembayaran hanya bisa dilakukan secara non-tunai menggunakan kartu seperti e-Money, Flazz, Brizzi, atau TapCash.
PJT I beralasan, sistem ini diterapkan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi kemacetan, serta mendukung pengelolaan kawasan wisata dan bendungan. Namun, kebijakan ini justru memicu keberatan dari warga sekitar.
Warga Protes, Portal Jadi Sorotan
Bagi warga di sekitar Kecamatan Sumberpucung, Selorejo, hingga wilayah terdampak bendungan, jalur tersebut bukan sekadar akses wisata. Jalan itu merupakan jalur vital untuk aktivitas harian seperti bekerja, sekolah, dan ke pasar.
Masalah semakin kompleks karena tidak semua warga memiliki kartu e-money. Akibatnya, antrean panjang sering terjadi di portal. Bahkan, sejumlah video viral di media sosial memperlihatkan pengendara yang nekat menerobos portal karena tidak bisa membayar, hingga memicu cekcok dengan petugas.
Puncak ketegangan terjadi pada Januari 2026. Ratusan warga turun ke jalan, melakukan aksi demonstrasi di depan portal. Mereka menuntut akses gratis, pelayanan lebih humanis, serta evaluasi kebijakan cashless.
Dari Demo ke Kebijakan Baru
Merespons tekanan publik, PJT I sempat memberikan solusi berupa kartu akses gratis bagi warga sekitar. Namun, implementasinya dinilai belum maksimal dan masih menyisakan keluhan.
Akhirnya, setelah melalui berbagai evaluasi dan dinamika di lapangan, kebijakan terbaru pun diambil: akses portal Bendungan Lahor kini dibuka gratis untuk semua pengguna.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk kompromi antara kepentingan pengelola dan kebutuhan masyarakat. Selain meredakan konflik, kebijakan ini juga diharapkan mampu menghapus antrean panjang serta meminimalisir gesekan antara warga dan petugas.
Dampak dan Respons Masyarakat
Sejak diberlakukan gratis, situasi di sekitar portal dilaporkan jauh lebih kondusif. Arus lalu lintas menjadi lebih lancar, dan tidak lagi terlihat antrean panjang seperti sebelumnya.
Warga menyambut baik kebijakan ini. Banyak yang menganggap keputusan tersebut sebagai kemenangan aspirasi masyarakat. Di sisi lain, kebijakan ini juga menjadi pelajaran penting tentang pentingnya mempertimbangkan aspek sosial dalam pengelolaan fasilitas publik.
Catatan ke Depan
Meski polemik mereda, pengelolaan kawasan Bendungan Lahor tetap menjadi perhatian. Pemerintah dan pengelola diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara fungsi wisata, infrastruktur, dan kepentingan warga lokal.
Ke depan, transparansi kebijakan serta komunikasi yang baik dengan masyarakat dinilai menjadi kunci agar konflik serupa tidak kembali terulang.
0 Comments
Tinggalkan jejak komentar di sini