Menghayati Ekstrimitas

Di forum ILC semalam (11/10/16) saya juga menyimak dengan seksama apa dan bagaimana cara Nusron Wahid menyampaikan gagasannya terkait pidato Ahok tentang surat Al Maidah yang booming tersebut. Sebagai seorang tokoh muda NU, Nusron memang sering muncul ke permukaan terutama dalam dua event politik besar belakangan. Pertama Pilpres 2014 silam, kedua Pilgub DKI ini. Bahkan sejak awal, sejak sebelum deklarasi Ahok-Djarot, dukungan secara eksplisitnya sudah ditujukan ke Ahok.

Secara materi, apa yang disampaikan Nusron adalah bagian dari dialektika isu. Tapi caranya yang barangkali menimbulkan kegaduhan. Dalam sebuah diskusi dengan Pak Budi Kastowo di Perpustakaan Bung Kano dulu, saya pernah diberi penjelasan begini : yang namanya kaum ekstrem, baik kiri atau kanan tetaplah berbahaya. Tentu karena beliau adalah “juru kunci” buku-buku Soekarno atau yang menulis tentang Soekarno, yang dalam sejarahnya bersinggungan dengan golongan kanan atau kiri, termasuk kaum ekstrimis dari keduanya.

Kaum ekstremis itu sulit diajak dialog. Dalam sebuah pemerintahan, pemimpin harus bertindak otoriter. Tidak bisa dibiarkan. Katakanlah PKI sebagai kaum ekstremis kiri, meski Soekarno bilang bahwa Marxisme komunisme perlu dibina. Mungkin ada sisi dialektis yang diusahakan Soekarno, meski disatu sisi Soekarno tidak toleran dengan kaum ekstremis kanan seperti Kartosuwiryo yang akhirnya dihukum mati. Di era Soeharto, kaum ekstremis kiri dihabisi. Argumentasinya, kalau mereka tidak dihabisi maka negara yang akan dihabisi. Tapi penghabisan membabi buta itu banyak salah sasaran, yang akhirnya dikritik oleh aktivis HAM.

Ciri kaum ekstremis juga ialah lantang bicara, keras dan kaku. Mereka mendukung secara membabi buta, tanpa melihat celah kekeliruan dari apa yang ia yakini tersebut. Mereka menolak relativitas.

Saya masih menduga, bahwa tidak ada kaum ekstremis dalam kubu ketiga Cagub. Apalagi kelompok yang mendukung Ahok, dan kebetulan Muslim. Dalam diskusi yang beredar di sosmed, terutama WA, jika ada Muslim yang mendukung Ahok biasanya mereka Muslim yang liberal. Statement semacam itu boleh-boleh saja disampaikan berdasar keyakinan tafsirnya masing-masing. Karena Muslim harusnya mendukung sesama Muslim, dan melarang menjadikan Non Muslim sebagai Pemimpin sebagaimana tafsir Al Maidah. Jika ada Muslim yang mendukung non Muslim, maka ia liberal karena keluar dari ikatan teks yang menyuruhnya mendukung pemimpin Muslim.

Begitupun sebaliknya, jika ada Muslim yang mendukung non Muslim dan menilai bahwa dukungannya tersebut tidak menyalahi  Al Qur’an, kerana ada tafsir lain yang membolehkan hal tersebut, boleh-boleh saja. Dalam iklim dialektika, kemungkinan-kemungkinan itu harus difahami sebagai preferensi (pilihan).

Saya sendiri andai punya KTP DKI Jakarta, juga akan menentukan pilihan, bahkan bisa jadi ikut “kampanye” mendukung Anies-Sandi, meski tidak secara formal. Seperti dulu saya sering menulis tentang Dahlan Iskan yang menurut saya sosok tepat menjadi Presiden, sebelum akhirnya muncul nama Jokowi. Dukungan tersebut adalah hak setiap warga dan bagian dari melek politik, atau bisa juga partisipasi dalam politik.

Tapi ternyata justru banyak sekali pendukung cagub yang bersifat sangat esktremis. Sama dengan pilpres silam, ketika saya memutuskan untuk juga mendukung Jokowi-JK, tanpa sedikitpun mengusik atau menulis hal-hal negatif tentang Prabowo-Hatta. Kaum ekstremis biasanya menimbulkan kagaduhan dengan argumentasi lebay yang tidak mendewasakan sama sekali.

Tapi jujur, terlepas dari kegaduhan yang terjadi pasca statement Nusron Wahid, bagi saya apa yang disampaikan Nusron adalah hal biasa dalam konteks dialektika, meski mungkin dia agak geram ketika menyampaikan hal tersebut sampai bernada tinggi bahkan berteriak. Dalam konteks pemikiran, Nusron mungkin sama dengan Gus Dur, namun Gus Dur punya pembawaan yang kalem dan humoris.

Itulah kenapa, meski apa yang disampaikan Nusron itu baik secara argumentasi, orang jadi menyalah artikan karena emosinya muncul. Artinya dia jadi telihat keras, jadi nampak ekstremis. Sebagaimana Ahok, hal-hal semacam itu akan menjadi titik yang paling banyak diserang.

Figur Anies Baswedan di kalangan tertentu juga mulai banyak diserang. Selain diserang karena pinter berwacana, diserang karena ambivalensi politiknya, juga serangan secara ideologis. Namun kita tidak bisa menilai begitu saja sebelum yang bersangkutan punya kesempatan untuk membuktikan. Misalkan dulu Ridwan Kamil di Bandung, ia seorang teknokrat, aktivis sosial yang bergerak dengan komunitas dan ternyata mampu membuktikan kinerja baiknya di Bandung. Anies Baswedan mirip dengan itu, Anies seorang akademisi yang bergerak juga di komunitas-komunitas dan kini bertarung di Politik.

Kalau juga menyebut Agus Harimurti sebagai orang yang diragukan dalam pemerintahan, lalu bagimana dengan Yoyok Sudibyo yang juga seorang prajurit dan akhirnya berhasil memipin Kabupaten Batang dengan baik? Begitu pun dengan Ahok-Djarot yang juga punya kans yang sama untuk memimpin DKI menjadi lebih baik. Namun jangan sampai dukungan dalam arena politik melahirkan ekstremisme baru. Karena politik itu bersifat temporal. (*)

Blitar, 12 Oktober 2016

A Fahrizal Aziz