Menteri Non Parpol Harus Ditambah

Saat ini, Presiden terpilih Joko Widodo beserta wakilnya Ma’ruf Amin sedang menggodok susunan kabinet. Banyak suara bermunculan, terutama dari parpol pendukung. Umumnya mereka memperjuangkan kuota menteri masing-masing, agar ditambah. Padahal, jabatan menteri harusnya diisi oleh non parpol.

Jabatan menteri memang jabatan politik, karena pengangkatannya adalah hak Presiden. Presiden terpilih pun perlu berkonsultasi dengan parpol pendukung agar komunikasi di legislatif berjalan baik. Sayangnya, seringkali jabatan menteri jadi tawaran menggiurkan bagi partai politik.

Presiden pun kadang tak berdaya menghadapi kenyataan ini, dan akhirnya “membagikan” jabatan menteri kepada nama-nama yang direkomendasikan parpol pendukung. Tragisnya, nama-nama tersebut belum tentu kompeten.

Beberapa nama yang kurang kompeten itu pada akhirnya tidak akan bisa memimpin Kementrian dengan baik, sehingga presiden harus kocok ulang kabinet dengan resufle. Kesalahan awalnya jelas pada pemilihan sejak awal, dari Political will Presiden.

Bayangkan, Menteri adalah pembantu Presiden, dan harus menjalankan tugas negara yang sifatnya teknis dan butuh profesionalitas. Alangkah lebih baiknya jika presiden mengambil Menteri non parpol, baik dari kalangan akademisi atau praktisi yang berpengalaman, dan tidak terikat kepentingan politik. Menteri yang hanya berpikir bagaimana membantu pekerjaan presiden.

Ada baiknya, pada periode keduanya, Jokowi lebih banyak melantik menteri non parpol. Lebih baik berlatar belakang praktisi, atau Dirjen terkait yang sudah berpengalaman selama bertahun-tahun dalam kementrian tersebut.

Menteri dari parpol laiknya disaring berdasar rekam jejak keahliannya, bukan atas rekomendasi parpol, atau balas jasa karena kerja kerasnya saat pemilu. Baiknya menteri non parpol lebih banyak lagi, agar bisa fokus pada pekerjaan dan tidak tercampuri kekuatan parpol. Bukan berarti menteri dari parpol tidak profesional, namun menteri dari parpol biasanya punya hubungan erat dengan parpolnya, yang itu membuat kinerjanya kurang maksimal.

Kita lihat saja, apakah hal itu akan terwujud dalam kabinet kerja jilid II nanti? ataukah justru sebaliknya, menteri parpol makin bertambah karena makin banyaknya parpol koalisi?

Seberapa mampukah Jokowi sebagai presiden terpilih yang mendapatkan mandat rakyat akan mampu mengatur sendiri susunan kabinetnya?

loading...

Ulasan redaksi