Kenapa Islam Nusantara (masih) dipermasalahkan?

Sebagai sebuah gagasan atas corak keislaman tertentu, Islam Nusantara adalah hal biasa. Tidak mengikat dan tidak semua harus sepakat. Saya termasuk yang kurang begitu sepakat dengan diksi “Nusantara” yang digunakan. Meskipun secara substansi, mencakup toleransi, perdamaian, dll banyak yang sepakat.

Istilah “Nusantara” menurut saya kurang begitu relevan digunakan. Pertama, Nusantara merujuk pada tempat/lokasi tertentu. Diksi ini akan ditafsirkan bermacam-macam. Ada yang berpendapatkan diksi ini justru akan melokalisir sifat Islam yang Universal. Diksi ini justru akan membuat Islam tersekat wilayah.

Kedua, diksi “Nusantara” menyimpan satu kritik tajam atas sebagian golongan yang secara ideologis atau personifikatif merujuk ke Arab. Baik dalam mahzab fiqh, teologis, hingga penampilannya yang berjenggot, bersorban, dan berjubah. Maka banyak yang mengira kalau Islam Nusantara mengandung misi lain seperti anti-arab. Kesalah pahaman inilah yang sering kita jumpai dimana-mana.

Ini sama halnya ketika muncul istilah “Islam Liberal”. Liberal itu merujuk pada suatu cara pandang yang ingin terlepas dari segala norma dan dogma. Seolah-olah, Islam adalah agama yang membelenggu, dogmatis, dan anti-kebebasan. Makanya harus ditambah istilah “Liberal” agar Islam terlihat pro-kebebasan. Tentu saja, istilah “Islam Liberal” sendiri secara tidak langsung berisi kritik atas sekelompok orang yang berfikiran tertutup dan fanatik.

Ketiga, gagasan Islam Nusantara diusung oleh NU, Ormas yang memiliki basis massa yang sangat besar. Kenapa harus menggunakan Islam Nusantara? Padahal selama ini NU sudah dikenal dan diterima dengan konsep ideologisnya bernama Aswaja. Islam Nusantara sendiri, adalah format lain yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Aswaja. Mulai dari Mahzab fiqh dan teologinya.

Islam Nusantara yang dipermasalahkan

Karena merujuk pada wilayah, maka istilah Islam Nusantara sendiri berkelindan dengan geopolitik yang ada. Di Indonesia, banyak bermunculan istilah Islam Transnasional. Format ideologisnya bisa berbentuk kelompok kultural, organisasi massa, lembaga pendidikan hingga Partai Politik. Islam Nusantara seolah meneguhkan identitas Islam Indonesia, yang itu berarti sedikit banyak mengancam eksistensi gerakan Islam Transnasional yang ideologinya diimport dari negara timur tengah.

Kalau kita cermati, Islam Nusantara dipermasalahkan bukan karena substansinya, tapi karena kemungkinan memiliki kekuatan geopolitik tertentu. Hal ini diperkuat dengan Pidato Presiden beberapa waktu lalu yang menyatakan jika Islam Nusantara adalah Islam Indonesia yang damai dan toleran. Bukan Islam yang penuh konflik seperti timur tengah. Statement inilah yang membuat sebagaian kelompok, terutama yang secara ideologis adalah Islam Transnasional merasa geram.

Tak heran jika akhirnya Islam Nusantara diserang habis-habisan di portal-portal Islam online yang secara ideologis bertentangan dengan Islam Nusantara. Perdebatan dan kemelut ini sebenarnya lebih pada efek politis ketimbang substansi dari apa yang tertuang dalam Islam Nusantara itu sendiri.

Mungkin inilah yang membuat “Islam Nusantara” akan terus dibombardir oleh berbagai stigma. Meski diksi “Nusantara” itu kurang tepat, tapi saya tidak memiliki pretensi apapun untuk menolaknya. Dan kenapa kita harus terus mempermasalahkannya?

Blitar, 13 Agustus 2015

A Fahrizal Aziz