Jokowi (tanpa) Mega

Salah satu isu politik yang paling santer terdengar ketika pilpres yang lalu adalah “Capres Boneka”, yang dialamatkan pada Jokowi. Konon, dibalik Jokowi ada sosok Mega yang mengendalikannya dari kursi kekuasaanya sebagai ketua Partai, yang belakangan kembali di rebutnya secara aklamasi di arena Kongres. Baru-baru juga, para pengamat menilai bahwa Jokowi sudah lepas dari hegemoni Partainya. Yang paling kentara adalah pembatalan BG sebagai Kapolri dan adanya manuver sebagian kader PDIP di parlemen.

Terpilihnya kembali Megawati sebagai katua umum, disatu sisi mendapatkan kritik, karena platform-nya sebagai “Partai Demokrasi”, ternyata sangat kecil sekali celah bagi kader-kader potensial lainnya untuk duduk sebagai ketua umum, atau setidaknya, memiliki suara yang berseberangan dengan sang ketua umum. Bahkan Hanta Yuda pernah mengatakan, salah satu gagalnya komunikasi politik PDIP pasca pilpres 2014 itu, adalah karena terpaku pada sosok ketua Umum, terutama ketika terbuka peluang besar untuk berkoalisi dengan Partai Demokrat pimpinan SBY. Banyak yang menilai, gagalnya koalisi PDIP-Demokrat, tidak lain karena hubungan Mega-SBY yang kurang mesra.

Akhirnya, meskipun menjadi pemenang pemilu, PDIP gagal menjadi penguasa parlemen, yang itu berarti, porsi kekuatan untuk mengawal kepemimpinan Jokowi-JK juga tidak maksimal. Dan kader-kader potensial lain, semisal Pramono Anung yang diprediksi bakal menjadi ketua DPR, juga kandas karena terbentur UU MD3. Akhirnya, PDIP sebagai Partai besar tak bisa berbuat banyak di Parlemen.

Terpilihnya kembali Mega sebagai ketua Umum, dinilai sangat tepat karena sosoknya mampu menjadi pemersatu partai banteng tersebut, namun disisi lain, juga menyebabkan kader-kader muda, terutama yang tengah memimpin lembaga tertentu, akan menjadi segan untuk bersikap diluar dari sikap ketua umum, karena mengingat kuatnya pengaruh Mega di Partai ini. Makanya, Buya Syafii pernah berkata bahwa BG bukanlah kapolri pilihan Jokowi. Lalu pilihan siapa?

Karena secara logika, tentu Jokowi tidak akan memilih calon kapolri yang rentan dibidik KPK. Misalnya untuk pemilihan Menteri saja, melalui proses penilaian KPK. Kenapa untuk Kapolri ini tidak demikian? Akhirnya terjadilah ‘kecelakaan politik’ dimana KPK menetapkan BG sebagai tersangka, disaat BG sudah mendapatkan suara bulat dari DPR RI. ‘kecelakaan politik’ itu berimbas pada pelemahan KPK secara figur yang kemudian berujung pada pelemahan secara institusional. Lucunya, disaat yang sama, muncul ‘pahlawan kesiangan’ yang ikut berbicara hal-hal negatif tentang Ketua KPK, yang konon akan mendapatkan posisi penting pada kepengurusan PDIP 2015-2020 mendatang.

Semoga Ibu Mega bijak dalam menyusun kepengurusan mendatang.

Walhasil, yang lemah tidak hanya KPK, melainkan juga Jokowi sebagai Presiden. Karena isu KPK memiliki porsi tertinggi ketidakpercayaan Rakyat kepada Pemerintah selain kenaikan BBM.

Ulasan para pengamat yang mengatakan bahwa hubungan Jokowi dengan PDIP tidak berjalan baik bisa dimaknai dua hal. Pertama, tentu sangat negatif karena PDIP adalah Partai pengusung Jokowi sebagai Presiden, yang itu berarti, jika hubungan memburuk, maka dukungan parlemen semakin berkurang. Kedua, tentu sangat positif karena kekhawatiran akan capres boneka itu bisa sedikit terkurangi. Salah satunya dengan tidak dilantiknya BG sebagai Kapolri, dan lebih memperhitungkan statement KPK, meskipun kemudian BG memenangkan Pra Peradilan.

Memang, sebagai orang Jawa, budaya ewuh pakewuh itu masih dirasakan Jokowi, terutama kepada Mega yang lebih senior darinya. Apalagi, majunya Jokowi sebagai presiden juga atas rekomendasi Mega. Tapi Jokowi bukan figur yang dibesarkan partai. Itulah yang harus diingat. Partai hanya kendaraan secara administratif. Jokowi memang petugas partai, tapi tugasnya cukup hingga proses pilpres. Setelah itu, Jokowi adalah Presiden untuk seluruh rakyat Indonesia. Petugas Rakyat.

Kita nantikan di hari-hari kedepan, bagaimana kebijakan-kebijakan Presiden? Karena sudah saatnya Presiden sebagai Presiden. Bukan lagi petugas Partai. Megawati memang menjadi ketua Umum Partai, yang memimpin seluruh kader PDIP seluruh Indonesia. Namun Jokowi adalah Presiden, yang memimpin seluruh rakyat Indonesia.

Dalam angan-angan saya, Jabatan Presiden masih lebih tinggi dari ketua Partai. (*)