Hari Santri, Jenggot, dan Politik Identitas

Kenapa harus menolak hari santri? Tanya salah seorang teman yang memang menghabiskan seperempat hidupnya di Pesantren. Tentu penolakan itu bukan karena saya terafiliasi di Muhammadiyah, bukan pula karena tidak suka dengan santri atau pesantren, apalagi saya sendiri juga pernah menjadi santri, bahkan (disebut) Mahasantri. Namun ada hal lain yang lebih penting untuk didiskusikan terlepas dari suka atau tidak suka.

Hari santri, menurut saya tidak terlepas dari Politik Identitas. Sebagaimana Jenggot. Maka tak heran jika ketua PBNU KH. Said Aqil Siradj cukup kritis perihal jenggot ini. Bagi sebagian orang memang dianggap tidak penting, buat apa mengomentari jenggot? Padahal bukan jenggotnya itu sendiri yang di kritisi. Melainkan, sebagian kelompok yang menganut paham skripturalis/tekstualis yang kemudian menyebut jenggot sebagai sunnah. Jika dirunut lebih jauh, akan menjurus pada identitas ideologis kelompok tertentu.

Begitu pun misalkan, dengan identitas sarungan dan kopyah. Simbol-simbol yang bukan sekedar hiasan, namun menjelaskan sesuatu yang sangat ideologis dan historis.

Penetapan Hari Santri Nasional sendiri ibarat angin segar pasca dikukuhkannya Istilah Islam Nusantara. Lagi-lagi, Islam Nusantara pun merupakan satu wujud identitas atas corak keberagamaan wilayah tertentu, yang secara definitif, diklaim sebagai Islam yang senafas dengan identitas kebangsaan kita. Islam Nusantara disebut sebagai Islam yang ramah dan adaptatif pada budaya atau sistem kenegaraan. Namun disatu sisi, Islam Nusantara juga menjadi kritik tersendiri bagi ideologi lain yang secara embriologi lahir diluar negeri, namun bekembang dan berkompetisi di dalam negeri. Sebut saja dengan istilah Transnasional.

Itulah yang menjadi sedikit alasan kenapa Islam Nusantara dan Hari Santri cukup menjadi polemik. Bahkan lukisan KH. Hasyim Asy’ari yang tidak berjenggot pun dipermasalahkan sedemikian rupa. Padahal secara substansi, jenggot tidaklah terlalu penting untuk diperdebatkan. Namun secara simbol, jenggot berkaitan erat dengan identitas ideologis. Meskipun tidak berarti semua yang berjenggot ideologinya sama.

Karena dilekatkan pada politik identitas, maka penetapan hari santri nasional pun menjadi diskusi yang pelik dikalangan umat Islam sendiri. Penolakan Muhammadiyah atas hari santri pun bukan karena alasan suka atau tidak suka. Muhammadiyah juga memiliki santri, memiliki pondok pesantren. Namun Hari Santri ini, sebagaimana yang terjadi, bisa menyebabkan gejolak tersendiri di Internal Umat Islam.

Artinya, Indonesia sebagai sebuah bangsa yang plural, dan Islam sebagai agama mayoritas, menempatkan diri sebagai teladan atas sikap keberagaman yang ada. Tidak berharap dikhususkan. Sebagaimana jargon Islam Nusantara yang secara konseptual dirumuskan sedemikian rupa. Apakah misalkan, Umat Islam yang tidak sejalan dengan rumusan Islam Nusantara, dan ia lahir serta hidup di kawasan Nusantara ini, tidak bisa disebut Muslim Nusantara?

Tentu ini paradoks dengan Islam Nusantara yang katakanlah, Islam yang damai, adaptatif, dan akomodatif. Kalau Islam Nusantara bisa akomodatif dengan tradisi kenduri misalkan, maka apa salahnya akomodatif pula pada tradisi Arab semisal jenggot, sorban, dll yang mau tidak mau melekat karena memang agama Islam sendiri turun di Arab.

Selama ini Umat Islam tercerai berai karena Politik Identitas. Klasifikasi yang membuat kita susah bersatu. Entah atas nama Sunni, Syiah, Khawarij, Mu’tazilah, Ikhwan, Hizbut Tahrir, Wahabi, dll. Sementara di Indonesia, klasifikasi itu ditambah satu lagi menjadi Islam Nusantara dan Kaum Santri dengan hari yang dikhususkan. Disinilah perdebatan itu terjadi.

Saya kira, Muhammadiyah tidak sepakat dengan penetapan Hari Santri bukan karena alasan suka atau tidak. Tapi bisa jadi karena Muhammadiyah tidak ingin terjebak dalam Politik Identitas lebih jauh. Bukankah lebih baik fokus membangun Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Budaya, dll ketimbang sibuk bertikai soal istilah atau jenggot? Apalagi, baik NU dan Muhammadiyah juga sudah menjadi identitas tersendiri. Tinggal dibawa kemana identitas itu kemudian, apakah dibawa sebagai “kekuatan politik” atau yang lain. Saya tidak tahu.

Tapi hari santri ini adalah janji politik Presiden, kita tidak bisa memungkiri hal itu. dan lagipula, keputusan juga sudah ditentukan. Tulisan ini pun hanya akan menjadi angin lewat. Semoga kita tidak ribut-ribut lagi. []

Blitar, 24 Oktober 2015

A Fahrizal Aziz