Indonesia tanpa Jokowi?

Dalam acara-acara memorial untuk memperingati Gus Dur, tak jarang ada statement semacam ini : Indonesia belum siap dipimpin Gus Dur. Gus Dur terlalu maju pemikirannya, terlalu apa adanya, susah bernegosiasi. Dan Yenni Wahid bilang, Gus Dur gagal menjadi Politisi. Padahal, Presiden adalah jabatan Politik. Yang mencolok dari era Gus Dur, adalah soal kerukunan umat beragama dan pluralisme. Soal lain, misalkan ekonomi maritim, belum sampai digarap terlalu jauh, Gus Dur sudah lebih dulu lengser, alias dilengserkan.

Lengsernya Gus Dur pun menambah daftar panjang Presiden Republik Indonesia yang mengakhiri jabatannya dengan pahit. Termasuk Soekarno yang merupakan salah satu pemimpin revolusioner yang dimiliki Bangsa Indonesia. Lantas, jika mengingat kembali gagasan dan pemikiran Soekarno, adakah pemimpin yang jauh lebih maju dari pemikiran beliau? Saat negara baru terbentuk, saya sebagian besar rakyat masih merangkak membangun kemapanan ekonomi, saat ideologi masih menjadi perdebatan sengit, bahkan sempat muncul separatisme, saat dunia masih belum begitu mengenal HAM dan sejenisnya, dan saat Indonesia masih menjadi bayi yang merangkak remaja. Soekarno sudah berfikir soal Character Building, Tri Sakti, Nasakom, Berdikari, Pancasila, dll.

Apakah saat itu, Indonesia yang masih labil, sudah siap dipimpin oleh sosok seperti Soekarno yang sangat visioner tersebut? Pertanyaan semacam ini lebih relevan di era Soekarno, bukan Soeharto, B.J Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY atau kini Jokowi. Karena sempat ada yang berkata : Indonesia belum siap dipimpin Jokowi. Yang tak mengendalikan partai, tak mengendalikan parlemen, bergaya apa adanya, berdiplomasi apa adanya, susah bernegosiasi, salah satunya soal hukuman mati dan penenggelaman kapal pencuri ikan.

Kepemimpinan Jokowi masih terbayang-bayang oleh 10 tahun era SBY. Dimana SBY adalah tokoh sentral partai, dan memimpin koalisi besar. Diplomasi yang hati-hati, termasuk memberi grasi soal hukuman mati. Selain itu, secara figur, SBY memang kebalikan dari Jokowi. SBY tegap, besar, gagah. Muncul dari rahim Militer pula. Kalau berpidato sangat hati-hati : diksi dan intonasi dipilih setepat mungkin. SBY juga dinilai berhasil dalam memajukan ekonomi, APBN menjadi semakin gemuk.

Dikalangan pendukungannya, SBY dikenal pandai berkalkulasi dan selalu berhati-hati dalam membuat kebijakan. Sikap hati-hati itu, bagi sebagian orang justru dinilai sebagai sikap ragu-ragu. Tapi terlepas dari kritik yang disematkannya. SBY berhasil mengakhiri 10 tahun Pemerintahannya dengan manis. Setidaknya secara figur. Meskipun suara partainya anjlok dalam pemilu 2014.

Berbeda dengan SBY, masa awal kepemimpinan Jokowi ditandai dengan berbagai masalah, yang sebenarnya bisa menjadi santapan secara politik. Mulai dari kenaikan BBM, Kenaikan harga cabai, beras, listrik, Tol, dll. Yang lebih merisaukan, adalah kebijakannya yang mengajukan nama Budi Gunawan sebagai calon kapolri, yang akhirnya mendapatkan reaksi keras dari KPK. Namun tak berlangsung lama, Pimpinan KPK pun segera dibungkus oleh berbagai kasus hukum yang diluar nalar dan logika. Mulai dari kasus pemalsuan dokumen, pemalsuan saksi, dll. Kita pun jadi teringat dengan kasus Antasari Azhar yang dijerat karena kasus pembunuhan, yang konon karena urusan asmara. Tentu sangat tidak logis.

Kini, Jokowi pun konon juga mendapatkan serangan internal, terutama dari PDIP, dan terutama karena batal melantik calon kaplori Budi Gunawan. Selain itu, pasar pun juga mulai resisten dengan anjloknya nilai rupiah. Brazil dan Australia juga turut menguji kepemimpinannya dengan melakukan berbagai tekanan. Belum lagi tekanan dari negara sekitar karena penenggelaman kapal nelayan asing.

Jadi, benarkah rakyat Indonesia belum siap dipimpin Jokowi yang (bukan) politisi, seperti layaknya ketika Gus Dur menjadi Presiden? belum siap atau tidak siap? Padahal, baik Gus Dur maupun Jokowi secara figur mewakili rakyat Indonesia secara keumuman. Merakyat, sederhana, apa adanya, berani, dan sulit berkompromi. Rakyat tidak mungkin tidak siap dengan figur yang secara umum, mewakili sosoknya.

Barangkali yang tidak siap dipimpin Jokowi adalah ... yang sering berkompromi, baik untuk jabatan, tender, atau hukuman. Yang memiliki posisi strategis sebagai pembuat regulasi atau mengendalikan ekonomi. Lagipula, sebanyak apapun rakyat, ia hanya punya hak suara. Tak punya hak untuk mengendalikan harga-harga, membuat aturan-aturan, hingga merubah kebijakan. Rakyat pun tak dilengkapi senjata perang.

Tapi, masih dini untuk memasang hastag Indonesia tanpa Jokowi. Dan lagipula, terlalu beresiko juga. Yang dipertaruhkan adalah keseimbangan sosial dan politik. Tak masalah harga-harga naik, toh di Jepang yang notabene negara maju, untuk membeli satu porsi sarapan saja perlu merogoh kocek dalam-dalam. Tetapi, kesempatan kerja terbuka luas, infrastruktur bagus, dan peluang meningkatkan kesejahteraan ekonomi juga terbuka lebar bagi siapapun.

Dan ini belum genap satu tahun, kinerja menteri masih terus digenjot, perbaikan birokrasi dan sistem juga sedang berjalan, pemberantasan mafia masih berlanjut, kemelut konflik mulai dari hukum dan politik juga sedang berlangsung. Rakyat masih setia membela tanah airnya, seperti koin untuk Australia atau berisan antikorupsi yang menjamur ke pelosok negeri. Belum lagi jika terjadi bencana alam, tanpa menunggu komando, gelombang kemanusiaan bergerak dengan keikhlasan dan ketulusan. Ormas-ormas masih urun rembuk. Muhamamdiyah masih mengelola Lembagan Pendidikan dan Rumah Sakit untuk meringankan beban negara. Warga NU masih sering bertemu seminggu sekali untuk mempererat kerukunan melalui acara tahil dan yasinan.

Belum lagi ormas lain, lembaga donor, atau tayangan televisi yang masih setia menawarkan tontonan yang mengusung optimisme.  Rakyat : yang tak punya kuasa mengelola anggaran negara, tak bisa membuat aturan, tak mampu mengendalikan harga-harga hingga mengadili tersangka. Telah bergerak dengan caranya sendiri. Mengabdi dengan kemampuan yang mereka miliki. Urun rembuk mereka semua, telah mengusung Pak Jokowi menduduki posisi super strategis. Yang diharapkan mampu mewakili aspirasi mereka.

Tentu, amanah rakyat itu memberikan legitimasi kepada Pak Jokowi dan jajaran menteri untuk mengelola anggaran negara, membuat keputusan-keputusan, dan menjalankan program-program. Sesaat sebelumnya, rakyat pun juga sudah memilih wakil mereka di Parlemen yang berfungsi menjadi pengawas, pembuat aturan, dan mendesain anggaran. Kerja mereka pun terfasilitasi, mulai dari kendaraan, perkantoran, dan asuransi. Semoga, harapan akan kesejahteraan itu bukan sekedar utopia.

Kita harus sedikit lebih bersabar, karena kita pulalah yang mempercayakan kesempatan itu kepada para yang terhormat, baik legislatif maupun eksekutif. Kita pun tak boleh lembek. Harus tetap kritis. Meskipun kita sendiri sudah lelah karena harus banting tulang demi menebus sesuap nasi. (*)

Blitar, 12 Maret 2015

A Fahrizal Aziz