Alamat

Jalan Trisula 32 Kademangan, Kabupaten Blitar./ Rumah Gendola Blitar. | Insight Blitar adalah media informasi, bukan produk Jurnalistik.

For you

Artikel Lainnya

Skip to main content

Pemuda Muhammadiyah Soroti Rendahnya Partisipasi Pendidikan Jenjang SMA di Kab. Blitar

Najib dan Erfa'i, Sekretaris dan Ketua PDPM Kab. Blitar


Blitarmu- Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Blitar akhir tahun anggaran 2016 menjadi sorotan Pemuda Muhammadiyah Kab. Blitar. Terutama di bidang Pendidikan, yang menggunakan 42,57% dari total APBD. Data mengejutkan muncul dari Angka Pertisipasi Pendidikan Jenjang SMA/MA/SMK yang kurang dari 50%.

Berdasarkan Angka Partisipasi Kasar (APK) khususnya APK SMA/MA hanya mencapai 42%. Sementara Angka Partisapi Murni (APM) khususnya APM SMA/SMK/MA hanya 41%. Laporan ini begitu mengejutkan karena angkanya di bawah 50%. Itu berarti, lebih dari separuh warga Kab. Blitar pada rentang usia Sekolah Menengah Atas tidak bisa melanjutkan Pendidikan.

Sedangkan Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs mencapai 92%. Itu berarti ada sekitar 8% siswa SD/MI yang tidak melanjutkan ke jenjang Menengah pertama. Kemana mereka yang 8% itu?

Sementara AM SMP/MTs ke SMA/MA/SMK hanya 62%, itu berarti 38% pelajar SMP/MTs tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya. Seharusnya mereka semua masih dapat melanjutkan pendidikan. Pemerintah Daerah Harus menjadikan ini evaluasi pada tahun 2017 ini.

Dengan capaian APK, APM dan AM seperti diatas, bagaimana kita bisa menuju Kabupaten Blitar lebih sejahtera, maju dan berdaya saing? Padahal anggaranya mencapai 42,57%,” Ujar Najib Zakaria, selaku Sekretaris PDPM Kab. Blitar.

Meski demikian PDPM Kab. Blitar juga mengapresiasi keberhasilan Pemkab Blitar dalam mengurangi angka buta huruf. Kini tinggal sekitar 2% saja warga Kabupaten Blitar yang masih buta huruf.

PDPM Kab. Blitar juga memberikan apresiasi terhadap sertifikasi pendidik di Kabupaten Blitar, dimana untuk guru SD/SDLB mencapai 74%, SMP/SMPLB mencapai 82%.

“Namun demikian kami juga berharap pemerintah daerah memperhatikan kesejahteraan guru yang belum bersertifikasi serta pemerintah daerah benar-benar serius memberantas pungutan liar (pungli) dibidang pendidikan,” pungkas Najib. [red.b]

Blogger dan Aktivis Literasi

Comments

  1. kehadiran pemuda sebagai kontrol sosial sangat perlu, terutama untuk pemerintah daerah. jangan selalu terpaku pada isu nasional. pdpm blitar top (y)

    ReplyDelete

Post a Comment

Tinggalkan jejak komentar di sini