Alamat

Jalan Trisula 32 Kademangan, Kabupaten Blitar./ Rumah Gendola Blitar. | Insight Blitar adalah media informasi, bukan produk Jurnalistik.

For you

Artikel Lainnya

Skip to main content

Lukman Harun Menolak Ide Amien Rais


SRENGENGE.ID - Pada 11-13 Desember 1993, Amien Rais memimpin sidang tanwir Muhammadiyah di Surabaya dan membahas soal suksesi kepemimpinan nasional. Tanwir merupakan lembaga permusyawaratan tertinggi setelah muktamar.

Amien Rais mengingatkan, bahwa hampir setengah abad merdeka tetapi bangsa Indonesia belum pernah punya pengalaman bagaimana cara memilih presiden. Bung Karno dan Pak Harto menjadi presiden karena proses sejarah.

Menurutnya, Muhammadiyah yang lahir 33 tahun sebelum kemerdekaan Indonesia, tak ada salahnya untuk urun rembug membahas kriteria pemimpin, yang diperkirakan akan terjadi pada 1998 ketika angkatan 45 sudah larut senja dan paripurna dari pengabdiannya.

Sidang tanwir yang membahas suksesi kepemimpinan nasional tersebut berhasil merumuskan enam kriteria calon pemimpin. Yakni :

1. Harus sudah teruji kesetiaannya pada Pancasila dan UUD 1945.

2. Punya integritas pribadi, tidak bermental korup dan dapat menjadi panutan.

3. Punya komitmen kerakyatan dalam arti selalu mengunggulkan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan, partai, kelompok, keluarga, dan sebagainya.

4. Punya visi masa depan yang ditandai dengan perkembangan iptek.

5. Memperoleh akseptabilitas yang setinggi mungkin dalam masyarakat Indonesia yang serba majemuk.

6. punya jangkauan (reach out) international berhubung Indonesia tidak mungkin ber-autarki tanpa kerjasama dengan negara lain.

Siapapun itu, entah berlatar belakang ABRI, Golkar, birokrasi, parpol, kalangan kampus, dunia wiraswasta, dan lain sebagainya tak menjadi masalah selama memiliki enam kriteria tersebut, dan terpilih dalam konsensus nasional.

Hanya saja, hasil yang sudah disepakati sidang komisi umum tersebut mendapat keberatan dari Lukman Harun, yang juga salah satu pimpinan Muhammadiyah. Lalu diikuti keberatan oleh tujuh pimpinan wilayah.

Menurut pihak yang menolak, pembahasan tersebut terlalu dini, sehingga ada kesan mendesak penguasa. Selain itu, soal suksesi merupakan tugas MPR kala itu, sehingga Muhammadiyah tidak perlu ikut bicara politik.

Karena penolakan tersebut, demi kemaslahatan bersama ala Muhammadiyah, maka hasil sidang soal suksesi kepemimpinan nasional disimpan dulu dan direncanakan dibahas pada Muktamar 1995. (Red.s)

Sumber bacaan :
Buku "Motalitas Politik Muhammadiyah" (1995) karya Amien Rais. Hal 47-50

Comments